Sabtu, 11 Mei 2013

Makalah AKSI PEMBERONTAKAN G30S/PKI 1965




AKSI PEMBERONTAKAN G30S/PKI 1965
( LUBANG BUAYA )











KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Aksi Pemberontakan G30S/PKI

Makalah ini berisikan tentang informasi Pemberontakan G 30S/PKI yang terjadi pada masa PKI merajalela di Indonesia dan usaha penumpasannya. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang pemberontakan ini.

Kami menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan Makalah ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.





Braja Selebah, 07 Desember 2012


Penyusun


DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................................... i
Kata Pengantar .............................................................................................................. ii
Daftar Isi ...................................................................................................................... iii
Bab I Pendahuluan ........................................................................................................ 1


BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Dalam minggu pertama bulan oktober 1965 rakyat Indonesia dikejutkan oleh serangakaian berita Radio Republik Indonesia (RRI) Jakarta tentang terjadinya pergolakan pada tingkat tertinggi pemerintahan ibukota Jakarta. Pada hari jum’at tanggal 1 Oktober 1965 secara berturut-turut RRI Jakarta menyiarkan empat berita penting.
Siaran pertama, sekitar pukul 07.00 pagi, memuat berita bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibukota Republik Indonesia, jakarta telah terjadi “gerakan militer dalam Angkatan Darat”yang dinamakan “Gerakan 30 September”, dikepalai oleh Letkol Untung, Komandan Bataliyon Cakrabirawa, pengawal pribadi Presiden Soekarno. Sejumlah besar jendral telah ditangkap, alat-alat komunikasi yang penting-penting serta obyek penting lainnya sudah dikuasai Gerakan tersebut dan “Presiden Soekarno selamat dalam lindungan Gerakan 30 September”. Gerakan tersebut ditujukan kepada jendaral-jendral anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jendral. Komandan Gerakan 30 Sepetember itu menerangkan bahwa akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia ditingkat pusat yang dikuti oleh tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
Siaran kedua, sekitar pukul 13.00 hari itu juga memberitakan “Dekrit No.1 tentang Pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan keputusan No.1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia”. Baru dalam siaran kedua ini diumumkan “Komando Gerakan 30 September”, yaitu Letkol Untung sebgai komandan, Brigjend Supadjo, Letkol Udara Heru, Kolonel laut Sunardi, dan Ajun Komisaris besar Polisi Anwas sebagai Wakil komandan.
Siaran kedua ini memuat dua keanehan. Dari sudut organisasi militer, adalah aneh bahwa seorang Brigjend menjadi wakil seorang Letkol. Selain itu, “Gerakan 30 September” ini ternyata bukanlah sekedar gerakan militer dalam Angkatan Darat, oleh jarena dalam dekrit No.1 tersebut diumumkan bahwa : “untuk sementara waktu, menjelangpemilu MPR sesuai dengan UUD 1945, Dewan Revolusi Indonesia menjadi sumber dari segala kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia.
Siaran ketiga, pada pukul 19.00, RRI menyiarkan pidato radio Panglima Komando Tjadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Mayjend Soeharto, yang menyampaikan bahwa gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra revolusioner, yang telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, dan telah mengambil alih kekuasaan Negara, atau coup dari YPM presiden/panglima tertinggi ABRI/pemimpin besar Revolusi dan melempar cabinet Dwikora ke kedudukan demisioner. Perwira-perwira tinggi AD yang telah diculik adalah : Letjend. A.Yani, Mayjend . Soeprapto, Mayjend. S. Parman, Mayjend. MT Haryono, Brigjend. D.I Pandjaitan, dan Brigjend Soetoyo Siswomihardjo. Dengan prosedur tetap angkatan darat, Mayor Jendral Soeharto mengumumkan bahwa untuk sementara pimpinan Angkatan Darat dipegang oleh beliau.
Kemudian pada tengah malam tanggal 1 Oktober 1965 menjelang 2 Oktober, RRI menyiarkan pengumuman Presiden/Panglima tertinggi ABRI.Pemimpin Besar Revolusi Soekarno bahwa beliau dalam keadaan sehat dan tetep memegang pimpinan Negara dan revolusi.
Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 1965pukul 01.30 RRI menyiarkan pidato Presiden/Panglima Tertinngi/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, yang selain menegaskan kemabali bahwa beliau berada dalam keadaan sehat dan tetap memegang tumpuk pimpinan Negara serta tampuk pimpinan Pemerintahan dan Revolusi Indonesia. Beliau mengumumkan bahwa tanggal 2 Oktober beliau telah memanggil semua panglima Angkatan Bersenjjata bersama wakil perdana menteri kedua Dr.Leimena, dan pejabat penting lainnya. Pimpinan Angkatan Darat langsung berada ditangan beliau dan tugas sehari-hari dijalankan oleh MayJend Pranoto Reksosamodra, assisten I(II men/PANGAD, sedangkan MAyjend Soeharto, panglima Kostrad ditunjuk untuk meklaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban.
Sesuai pidato Presiden tersebut makan pada tanggal 3 Oktober 1965 itu juga Panglima Kostrad Mayjend Soeharto mengumumkan bahwa mulai saat itu pimpinan Angkatan DArat dipegang langsung oleh PYM Preisden/Panglima tertinggi ABRI. Beliau sendiri masih diberi tugas untuk menngembalikan keamanna sebagai sediakala.
Pada tanggal 4 Oktobet 1965pukul 20.00 RRI Jakarta menyiarkan rekaman pidato Mayjend Soeharto seteelah menyaksikan pembonkaran tujuh jenazah, enam jenazah jendral dan satu jenazah perwira pertama yang diculik “Gerakan 30 September” pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965. jenazah tersebut ditemukan dalam keadaan rusdak didalam sebuaha sumur tua di daerah lubang buaya, dekat pangkalan uadara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Daerah itu digunakan sebagai lokasi latiahan sukarelawan dan sukarelawati yang berasal dari pemuda rakyar (PR) dan Geerakan Wanita Indonesia (Gerwani) oleh oknum-oknum Ankatan Udara. Kedua Organisasi ini adala “organisasdi mantel” dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuh perwira yang ditangkap oleh oknum-oknum Cakrabirawa di kediamannya masing-masing., dibawa ke lokasi latihan PR dan Gerwani tersebut untuk disiksa dan dibunuh. Gerakan 30 September ternyata keluar merupakan aksi Cakrabirawa dan ke dalam merupakan aksi PR dan Gerwani.
Pada tanggal 4 Oktober inilah diketahui untuk pertama kalinya kejelasan mengenai “Gerakan 30 September” tersebut. Gerakan itu ternyata terkait dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang sejak tahun 1951 membengun kembali kekuatannya setelah terlibat dalam pemberontakan terhadap republic Indonesia dalam bulan November1948 PKI madiun , jawa timur.
Rangakaian sidang mahkamah militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk mengadili mereka yang telibat dalam kudeta tersebut telah mengungkapakan lebih dalam lagi keterlibatan PKI. Partai ini tyerbukti merupakan dalang dan pelaku dari aksi subversi sejak tahun 1954, yang berpuncak pada kueta berdarah pada awal bulan Oktober 1965 tersebut. Oleh karena itu “Gerakan 30 september” disebut secara lengkap sebagai “Gerakan 30 September/artai Komunis Indonesia” atau “G30S/PKI”.
Pengungkapan peranan PKI dalam sidang mahkamah tersebut telah menimbulkan reaksi hebat dalam masyarakat Indonesia, yang berujung dengan ditetapkannya ktetapan MPR sementara No. TAP-XXV/MPRS/1966 tanggal 5 juli 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonsia, pernyataan sebgai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara RI bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangtan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
Penumpasan G30S/PKI mencakup penumpasan secara fisik dengan menghancurkan pimpinan, organisasi dan gerakan bersenjatanya. Penumpasan secara konstitusional dengan melarang paham Marxisme/leninisme-Komunisme dan penumpasan secara ideologis dengan mengadakan penataran Kewaspadaan Nasional.
2. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
  1. Bagaimana berkembangnya PKI di Indonesia pada tahun 1950-1965?
  2. Bagaimana aksi yang dilakukan PKI melalui Gerakan 30 September di tingkat pusat?
  3. Bagaimana tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam penumpasan G30S/PKI?
  4. Apa tuntutan massa dalam penumpasan G30S/PKI?
3. Batasan Masalah
Karena terbatsnya waktu dan referensi yang digunakan, maka Makalah ini hanya membahas tentang pemberontakan PKI pada tahun 1965 dan berkembangnya komunisme di indonesia pada tahun 1950-1965 di tingkat pusat, serta cara penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah serta tuntutan –tuntutan yang dilakukan oleh massa untuk membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya di Indonesia.
4. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
  1. Untuk memenuhi Tugas Akhir semester ganjil Mata Kuliah Dasar-dasar Ilmu Sejarah  dan sebgai syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester I.
  2. Untuk memperoleh dan memperkaya pemahaman tentang Sejarah nasioanal yang terkait dengan sejarah perjuangan mempertahankan ideologi Pancasila pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
  3. Untuk ikut berperan serta dalam kegiatan ilmiah, khususnya ilmu Sejarah melalui studi kepustakaan guna memperkaya khazanah dunia ilmu.
  4. Untuk mempraktekan metodologi dan historiografi atau penulisan Sejarah.
Adapun kegunaan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
  1. Dapat mengetahui berkembangnya PKI di Indonesia pada Tahun 1950-1965.
  2. Dapat mengetahui aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI di tingkat pusat.
  3. Dapat mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penumpasan G30S/PKI
  4. Dapat mengetahui tuntutan yang di ajukan oleh massa dalam penumpasan G30S/PKI.
  5. Dapat memahami dan menjelaskan tentang pemberontakan G30S/PKI 1965 di tingkat pusat dan penumpasannya serta tuntutan massa terhadap penumpasan G30S/PKI.
  6. Dapat memahami arti sebuah perjuangan.
5. Metode Penulisan
Sejarah sebagai ilmu,adalah susunamn pengetahuan dalam suatu sistem tertentu (a body of knowledge) yang disusun menurut suatu metode khusus, dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang sesuatu (Helius Sjamsuddin,1996:16). Dalam makalah ini digunakan metode historis dengan unsur utama kajian pustaka atau studi literatur sehingga sumber sejarah yang berupa bacaan atau literatur menduduki tempat yang penting.
MenurutLouis Gottschalk (1975:34) menyatakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman san peninggalan sejarah masa lampau kemudian merekontruksinya berdasarkan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan bentuk historiografi. Informasi-informasi tersebut didaptkan dengan studi pustaka, buku-buku penelitian sejarah, dokumentasi organisasi, karangan-karangan dari subjek yang diteliti akan menjadi bahan dasar dalam penulisan makalah ini. Historiografi dalam penulisan  pemberontakan G30S/PKI 1965 dan usaha pemberantasannya ini didekati dengan metode sejarah. Hal ini mengingat informasi yang akan direkonstruksi merupakan peristiwa masa lampau. Maka, langkah-langkah yang ditempuh adalah:
  1. Heuristik
Heuristik adalah kegiatan menghimpun sumber-sumber atau jejak-jejak sejarah yang ada pada masa lampau. Untuk memperoleh sumber sejarah yang relevan dengan perumusan masalah, maka cara  yang dilakukan adalah melalui studi literatur.
2.  Verifikasi
Setelah langkah pengumpulan sejarah selesai maka langakah yang dilakukan selanjutnya adalah kritik sumber. Kritik adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelidikai apakah sumber sejarah itu murni, baik bentuk maupun isinya. Setelah ditentukan beberapa sumber yang yang mengandung permasalahan yang akan dibahas, kemudian dilakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Kritik ada dua macam, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik yang dilakuakan terhadap isi materi , apakah sumber yang dipakai sebagai data tersebut dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya atau tiadak. Sedangkan, Kritik ekstern adalah kritik terhadap keaslian sumber.
3.  Interpretasi
Sumber sejarah yang terpilih kemudian di analisis dan di sintetiskan untuk mewujudkan adanya saling keterkaitan. Kemudian diberikan tafsiran-tafsiran dan dikorelasikan dari data pada sumber satu dengan sumber yang lain . hasilnya disusun secara kronologis dan sistematis, diberi batasan dan dirumuskan masalahnya dan siap untuk ditulis.
4.  Historiografi
Langkah ini meruapkan langkah terakhir yang dilakukan. Historiografi adalah langkah penyusunan kisah sejarah berdasarkan kerangka dan rumusan masalah (Louis Gottschalk,1975:32).
6. Garis Besar Isi
Isi dari makalah secara garis besar adalah sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah,  masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan, dan garis besar makalah.
Bab II. Berkembangnya PKI di Indonesia Tahun 1950-1965
Pada bab ini dijelaskan berkembangnya pengaruh komunisme di Indonesiapada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Munculnya nama DN.Aidit sebagai pemimpin dalam PKI dan membuat provokasi dan ingin mengkomunismekan bangsa Indonesia dengan membuat partai dan menyusun program guna melaksanakan aksinya.
Kemenangan PKI dalam pemilu 1955 membuat peluang PKI untuk membentuk negara dan masyarakat komunis yang sempat tertunda pada tahun 1948 semakin besar. Dengan kemenangan tersebut maka banyak orang-orang PKI yang duduk dalam sistem pemerintahan hal ini dimanfaatkan untuk mengubah ideologi bangsa dari pancasila menuju ke komunisme.
Bab III. Aksi G30S/PKI ditingkat Pusat
Pada bab ini akan menjelaskan tentang aksi-aksi yang dilakukan oleh PKI, dari aksi sabotase,teror , agitasi, propaganda,aksi fitnah pada tubuh Angkatan Daratbahkan sampai melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 7 perwira tinggi Angkatan Darat.
Bab IV. Penumpasan G30S/PKI dan Tuntutan Massa Dalam Pembubarannya.
Dalam bab ini akan dijelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh panglima kostrad, penemuan lokasi dimana para jenazah perwira diculik dan dibunuh oleh kaki tangan PKI
Disini juga menyebutkan bagaimana reaksi rakyat dengan tindakan spontan yang dilakukan oleh massa dan trituranya. Yang akhirnya Pangkostrad Mayjend TNI Soeharto diberikan mandat oleh presiden pada tanggal 3 Oktober 1965 untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban.
Pada tanggal 11 Maret 1966 dikeluarkannya perintah kepada Letjend TNI Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perluuntuk menjamin keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia, serta menjamin keselamatan dan kewibawaan presiden demi keutuhan NKRI.
Bab V. Kesimpulan
Pada bab ini memuat kesimpulan tentang terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI.


BAB II
BERKEMBANGNYA PKI DI INDONESIA TAHUN 1950-1965
1. Tampilnya D.N. Aidit dalam Kepemimpinan PKI, Tahun 1950
Alam demokrasi liberal yang berlangsung di Indonesia pada kurun waktu 1950-1959 memberikan kesempatan kepada PKI untuk mengadakan rehabilitasi walaupun sebelumnya partai komunis itu telah melakukan pemberontakan. Alimin mengakifkan kembali PKI pada 4 februari 1950. Akan tetpi, kepemimpinan Alimin ini tidak berjalan lama karena pada Juli 1950 D.N. Aidit yang melarikan diri ke luar negeri akibat pemberontakan PKI-Madiun kembali lagi ke indonesia bersama M.H Lukman. Ketika mendarat di Tanjung Priok mereka dibantu oleh Kamarusaman bin Ahmad Mubaidah alias Sjam, yang pada saat itu mempunyai kedudukan sebgai salah seorang pimpinan buruh di Pelabuhan Tanjung Priok.
Tindakan pertama D.N. Aidit adalah menyatukan kembali seluruh potensial partai. Setengah tahun kemudian D.N. Aidit berhasil mengambil alih kepemimpinan  PKI dan mengintensifkan propaganda untuk merehabilitasi nama PKI dengan mengeluarkan “Buku Putih” tentang pemeberontakan Madiun. Bahkan, Alimin menuntut pengadilan dan penguburan kembali tokoh-tokoh PKIyang dihukum mati akibat pemberontakan PKI-Madiun, tetapi hal ini ditolak oleh pemerintah RI.
Kepemimpinan D.N. Aidit menjadi semakin kuat setelah tokoh-tokoh muda lainnya, seperti Njoto dan Sudisman, bergabung. Pada bulan Januari 1951 CC(Comitt Central) PKI memilih politbiro baru yang terdiri atas D.N Aidit, M.H Lukman, Njoto, Sudisman dan Alimin. Pemimpin-pemimpin baru inilah yang kemudian berhasil membangun kembali dan mengembangkan PKI. Politbiro ini menjalankan Strategi Front Persatuan Nasional[1]. Sampai awal  tahun 1952 Politbiro CC PKI memusatkan perhatian pada perumusan taktik utama, bentuk perjuangan dan bentuk organisasi yang kemudian diikuti oleh PKI dalam tahun-tahun berikutnya.
Awal tahun 1951 DN Aidit jugsa merehabilitasi Mohammad Jusuf (orang yang pernah maha dikutuk oleh orang-orang komunis karena tindakan penyelewengan garis partai dengan melakukan pemberontakann melawan Pemerintah RI di bogor pada tahun 1946.) kemudian pada bulan agustus 1951 PKI menggerakkan kerusuhan-kerusuhan di kota Jakarta dan Bogor. Di Bogor banyak penduduk yang menjadi korban. Kabinet Sukiman melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah- rumah para pemimpin PKI. Oleh PKI peristiwa penangkapan dan penggeledahan ini disebut “ Razia Agustus 1951” dan dianggap sebagai provokasi pemerintah Sukiman dalam mencari alasan untuk membubarkan PKI. Akibat tindakan pemerintah itu, sejumlah besar pimpinan PKI menjadi tahanan politik dan sebagian kecil melarikan diri. Dalam operasi penangkapan ini D.N. Aidit berhasil lolos dan melarikan diri ke Moskow, sedangkan  PKI melaksanakan gerakan bawah tanah.
Tahun 1953 D.N. Aidit kembali ke Indonesia dari Moskow. Ia muncul dengan konsep baru yang dikenal dengan “Jalan Demokrasi Rakyat bagi Indonesia”. Melalui konsep ini D.N.Aidit sekaligus menegaskan jalan yang revolusioner di samping cara-cara parlementer.
Dengan berdasarkanMarxisme-Leninisme dan alanisis mengenal situasi kondisi Indonesia sendiri, CC PKI di bawah pimpinan D.N.aidit menyusun program partai untuk mencapai tujuannya, yaitu mengkomuniskan Indonesia. Adapun isi program tersebut adalah sebagai berikut.
ü  Membina front persatuan nasional yang berdasarkan persatuan buruh dan kaum tani.
ü  Membangun PKI yang meluas di seluruh negara dan mempunyai karakter massa yang luas, yang  sepenuhnya terkonsolidasi di lapangan idiologi, politik, dan organisasi.
Dalam pelaksanaan membina font persatuan nasional,PKI merasa perlu untuk membina apa yang mereka sebut borjuis nasional[2] dan borjuais kecil[3] kota karena oleh PKI golongan-golongan ini dinilai sebagai sebagai golongan yang tertekan oleh penghisap imperalis asing.Pembinaan kedua golongan ini amat penting,di samping membina buruh dan tani. Namun,PKIdi bawah kepemimpinan D.N Aidit menaruh perhatian yang besar kepada para tani untuk dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan konsep Demokrasi Rakyat. Dengan propaganda yang menarik dilancarkan bahwa petani harus merdeka,memiliki tanah atau menyewa tanah ,dan menerima upah dengan harga yang sesuai dengan yang di kehendakinya. Selanjutnya,D.N.Aidit berpendapat bahwa desa adalah sunber bahan makanan,sumber prajurit revolusioner,sebagai tempat menyembunyikan diri jika terpukul di perkotaan,dan sebagai basis untnk merebut kembali perkotaan.
Dalam membangun PKI D.N.Aidit mengatakan “ Kalau kita mau menang dalam revolusi,kalau kita mau mengubah wajah masyarakat yang setengah jajahan menjadi Indonesia yang merdeka penuh, kalau kita mau ambil bagian dalam mengubah wajah dunia, maka kita harus mempunyai partai model partai komunis Uni Sofiet dan model partai komunis Cina”
Jadi, jelas disini bahwa titik tolak strategi dan taktik PKI pada masa kepemimpinan D.N.Aidit ialah dengan memakai model partai komunis Uni soviet dan model partai komunis Cina sekaligus, disesuaikan dengan kondisi nyata di Indonesia.
2. PKI pada Masa Demokrasi Liberal, Tahun 1950-1959
Setelah D.N.Aidit memperoleh kesempatan merehabilitasi PKI dalam alam demokrasi liberal,dia dan kawan-kawannya mengambil kesimpulan bahwa untuk memperoleh kesempatan duduk dalam pemerintahan, seperti pada masa sebelum pemberontakan PKI-Madiun, PKI perlu mengadakan aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik yang penting. Pada awal tahun lima puluhan di Indonesia terdapat Partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia ( PNI ) dan Majelis Syura Muslimin Indonesia ( MASYUMI ). Menurut jalan pikiran PKI, yang potensial dan harus didekati adalah PNI.
Ketika kabinet Sukiman jatuh pada tanggal 23 februari 1952 sebagai akibat persetujuan Mutual Security Asct ( MSA )[4] dengan Amerika Serikat yang ditanda tangani oleh Menteri Luar Negeri Mr.Achmad Soebardjo (Masyumi ), CC PKI mengeluarkan pernyataan politik yang pada hakikatnya menawarkan kepada PNI untuk membentuk kabinet tanpa Masyumi. Meskipun kemudian dalam kabinet baru yang dibentuk dibawah pimpinan Mr. Wilopo ( PNI ) ternyata terdapat pula menteri-menteri dari Masyumi, tetapi PKI tetap menyatakan dukungannya walaupun kecewa karena Masyumi diikutsertakan.
Pernyataan dukungan PKI itu berisi pembetitahuan kepada partai-partai pendukung kabinet bahwa PKI sedia mendukung mereka dengan satu imbalan yang ringan, yaitu agar partai-partai politik mengahpuskan kecurigaan dan sikap anti terhadap PKI beserta organisasi-organisasi massanya ( ormas-ormasnya ). Upaya PKI tersebut beshasil dan sejumlah pimpinan PNI mulai bekerja sama dengan PKI. Kerja sama itu berpuncak pada usaha menjatuhkan kabinet Mr.Wilopo oleh PNI sendiri, meskipun kabinet itu dipimpin oleh seorang tokoh PNI. Sebagai penyebabnya ialah peristiwa Tanjung Murawa di Sumatra Utara, yakni insiden antara polisi dan penyerobot tanah perkebunan milik Negara yang didukung oleh PKI. Peristiwa ini merupakan kesempatan bagi PNI dan PKI untuk merongrong Gubernur Sumatra Utara, Abdul hakim dan Menteri Dalam Negeri Mr.Moh.Roem, yang kedua-duanya dari Masyumi. Akhirnya, kabinet Mr.Wilopo jatuh.
Setelah kabinet Mr.Wilopo jatuh PKI mengeluarkan pernyataan yang menuntut pembentukan kabinet baru sesuai dengan Font Persatuan yang di dalamnya termasuk PKI, tetapi tanpa Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Krisis kabinet berlangsung agak lama dan beberapa formatur telah menemuai kegagalan. Dalam pernyataan berikutnya, PKI meniadakan tuntutanya untuk duduk di dalam kabinet baru. Setelah satu bulan, terbentuknya kabinet baru dibawah pimpunan Mr.Ali Sastroamidjojo ( PNI ) dengan menteri-menteri dari berbagai partai kecil, tetapi tanpa Masyumi dan PSI. Kabinet ini disebut kabinet Mr.Ali Sastroamijojo 1. Dan pernyataan PKI setelah mendukung kabinet itu disebutkan bahwa kabinet itu sebagai suatu “Kemenangan gemilang daripada demokrasi terhadap fasisme[5]”.
Selama masa pemerintahan kabinet Mr.Ali Sastroamijojo 1, PKI memberikan dukungannya secara gigih pada PNI. Walaupun diketahui oleh umun bahwa kabinet tersebut tidak berhasil mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia, tetapi PKI tetap membela kabinet Mr.Ali Sastroamijojo I. Setiap kali kabinet terrancam perpecahan dari dalam, PKI mengadakan pembelaan yang keras untuk kabinet dan menyerang kelompok-kelompok yang hendak menjatuhkannya.
Posisi PKI menjadi semakin mantap berkat aglitasi dan propaganda D.N.  Aidit yang intensif sehingga pada Pemilihan Umum tahun1995 PKI berhasil mengumpulkan enam juta suara pemilih. Dengan hasil yang dicapainya itu, PKI masuk salah satu dari empat besar setelah PNI, Masyumi, dan Nahdatul Ulama(NU). Meskipun PKI mendapat suara yang cukup besar dalam Pemilu, namun PKI tidak berhasil duduk dalam kabinet yang terbentuk setelah pemilu tersebut.
Dalam suasana ysng kurang menguntungkan bagi PKI tersebut, presiden Soekarno secara terbuka menyatakan keinginannya agar PKI diikutsertakan dalam kabinet. Presiden Soekarno berpendapat bahwa PKI perlu dikutsertakan dalam kabinet karena partai itu telah berhasil tampil sebagai salah satu dari empat partai besar dalm pemilu. Akan tetapi, keinginan presiden tidak terwujud karena kabinet yang terbentuk adalah kabinet koalisi antara PNI-Masyumi-NU. Kabinet yang tersusun setelah pemilu ini dinamakan Kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo II. Walaupuin gagal, sikap Presiden  Soekarno tersebut telah banyak menolong PKI dalam proses perkembangan politik Indonesia selanjutnya.
Keadaan yang dihadapi kabinet Mr. Ali Sastroamidjojo II memang sulit, apalagi setelah Drs. Moh. Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada bulan Desember 1956. Berpisahnya  Dwitunggal Soekarno-Hatta[6] ini merupakan perkembangan yang menguntungkan bagi PKI karena setelah itu PKI lebih leluasa geraknya didalam upaya menarik Presiden Soekarno agar lebih dekat lagi kepda PKI.
Kemenagan yang dicapai PKI dalam Pemilu 1955 sebagai hasil aglitasi dan propaganda D.N. Aidit sungguh sesuatu yang luar biasa, jika diingat kembali bahwa tujuh tahun sebelumnya PKI pernah mengkhianati perjuangan bagsa Indonesia. Dengan kemenangan itui, PKI berusaha kembali untuk mewujudkan tujuan politiknya yang telah gagal mereka capai pada tahun 1948, yakni membentuk negara lain masyarakat komunis yang sebenarnya tidak dikenal dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Untuk mencapai tujuan politik tersebut, PKI melakukan langkahnya dengan cara menanamkan pengaruhnya diberbagai bidang kehidupan kenegaraan, bauki dibidang ideologi, politik maupun dibidang militer.
Dibidang ideologi, PKI telah melancarkan upaya perubahan yang mendasar terhadap pancasila. PKI berusaha menggati sila pertama dari pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan rumusan “kemerdekaan beragama”, seperti yang dikemukakan oleh Njpto dalam sidang-sidang Konstutuante tahun 1958. Menurut PKI tidak semua masyarakat Indonesia beragama monotheis, banyak di antaranya yang beragama politheis, bahkan ada yang tidak berahgama sama sekali. Jelaslah bahwa sejak semula PKI sudah berusaha untuk mengganti Pancasila denagn paham lain.
Dibidang politik dan milter, PKI menyusun strategi politiknya dalam Kongres V yang diselenggarakan tahun 1954. Strategi politik itu mereka sebut Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP). Salah satu sasaran dari strategi ini adalah menanampakn paham komunisme dikalangan anggota-anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)sebgai kekuatan sosial politik yang menentang PKI.
Disamping berkembangnya pengaruh PKI, ketidakpuasan yang melahirkan ketegangan-ketegangan politik terus meningkat. Dengan alasan untuk menyelamatkan negara dan bagsa dari perepecahan, Soekarno yang telah berhasil didekati oleh PKI melontarkan sebuah konsepsi yang disampaikannya pada tanggal 21 Februari 1957 dalam pidatonya yang berjudul “Menyelamatkan  Republik Indonesia”, yang kemudian dikenal sebagai “Konsepsi Presiden”. Dalam gagasan itu Presiden mengemukakan konsep politik yang disebut Demokrasi terpimpin. Dalam rangka melaksanakan konsep tersebut Preisden mengusulkan pembentukan kabinet Gotong Royong dan Dewan Nasional, yang didalamnya duduk wakil-wakil parpol dan semua golongan fungsional. Preiden Soekarno menghendaki agar orang-orang PKI duduk dalam kabinet dan Dewan Nsioanal tersebut walaupun beliau belum mengetahui bahwa banyak partai politik yang tidak menyetujui gagasannya. Bagi PKI, keinginan Presiden Soekarno itu sangat menguntungkan,. Oleh karena itu, PKI segera menyatakan dukunhgannya, terutama mengenai pembentukan kabinet Gotong Royong dan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Dengan terbentuknya pemerintahan koalisi nasional, dan melalui pemerintahan koalisi  nasional itulah akan dapat diwujudkannya Front Persatuan Nasional, yaitu adanya organisasi-organisasi yang bersimpati dan mendukung PKI.
3. PKI pada Masa Demokrasi Terpimpin, Tahun 1959-1965
Konstituante hasil pemilu 1955 tidak berhasil menyusun Undang-undang dasar baru sebagai Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Ketidakberhasilan itu disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat yang tajam mengenai dasar negara di antara anggota-anggota konstituante. Untuk mengatasi kemacetan di dalam Dewan Konstituante, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit kembali ke UUD 1945. Isi dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut:
  1. Bubarkan Konstituante
  2. Belakunya kemabali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Penjelasan mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut disampaikan dalam pidatonya yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, yang di ucapakan tanggal 17 Agustus 1959.
Presiden Soekarno selanjutnya meminta kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA) agar isi pidato tersebut dirumuskan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Yang memimpin Panitia Kerja Dewan Pertimbangan Agung itu adalah D.N. Aidit, ketua CC PKI. Kesempatan itu dimanfaatkannya untuk memasukkan program-program PKI kedalam GBHN, yang kemudian dikenal sebagai “Manifesto Politik (manipol) RI[7]”. D.N. Aidit berussahaq memenfaatkan kedudukannya itu untuk merumuskan isi manipol sesuai dengan thesis revolusi PKI, yaitu “Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (MIRI)[8]” yang diruskan PKI tahun1957, dua tahun sebelum Presiden mengucapkan pidato “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Meskipun upaya PKI untuk mendominasi isi manipol sesuai dengan konsep MIRI mendapat hambatan yang gigih dari tokoh-tokoh anti komunis di DPA, namun konsep manipol akhirnya disetujui Presiden.
Keleluasaan PKI semakin bertamabah ketika Presiden membentuk Front Nasional[9]. Pembentukan Front Nasional tersebut semula dimaksudkan sebagai penggerak masyarakat, tetapi dalam kenyataannya menyimpang dri tujuan tersebut karena badan itu menjadi sasaran penggarapan PKI untuk dibawa kedalam strategi Front Persatuannya. PKI bersusaha membawa Font Nasional menjadi alat politiknya dengan cara memanfaatkan organisasi-organisasi massa, yang menjadi anak organisasi PKI atau yang sudah dipengaruhi PKI.
Pertengahan tahun 1960 PKI mencoba kekuatannya untuk menghadapi TNI-AD dengan melancarkan kritik dan tuduhan bahawa TNI-AD tidak bersungguh-sungguh dalam menumpas pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta). Bersama dengan dilancarkannya kritik dan tuduhan tersebut, PKI melakukan pengacauan di beberapa daerah, seperti di sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pimpinan TNI-AD menilaia bahwa kritik dan tuduhan itu adalah upaya untuk mengacau keadaan, apalagi dengan adanya bukti terjadinya kekacauan oleh PKI di beberapa daerah tersebut. Untuk itu, TNI-AD melalui wewenagnya selaku Penguasa Perang Daerah (Peperda) menghentikan dan memebekukan berbagai kegiatan PKI atas dasar Undang-Undang Keadaan Bahaya yang sedang berlaku pada saat itu. Oleh Perpeda dilakuikan pula penangkapan dan pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh PKI, serta melarang media massa PKI terbit dan beredar. Dan menyapaikan kepada preisden agar tidak percaya terhadap loyalitas PKI, tetpai preisden tidak mengindahkannya, bahkan sebaliknya beliau memperingatkan TNI-AD supaya fobi (perasaan takut terhadap sesuatu tanpa sebab tertentu) terhadap PKI.
Keberhasilan PKI secara politik semakin memperkuat PKI untuk memperbesar dan mancapai cita-citanya. Untuk memperoleh perimbangan kekuatan, PKI melukan “ofensif manipolis[10]”, Kemudian dirngkatkan menjadi “ofensif revolusioner[11]”, yang ditujukan kepada semua kekuatan sosial politik yang tidak mereka senangi. Selain itu, PKI berusaha pula merangkul golongan lain yang kiranya dapat dijadikan “kawan”, Seperti Pertindo dan mensyusupi PNI melalui Ir.surachman, yang ketika itu menjabat sebagai Sekjen DPP PNI.
Tahun 1964 intensitas ofensif revolusioner PKI terhadap tokoh-tokoh politik yang dianggap sebgai lawannya makin ditingkatkan. Secara intensif PKI melancarkan tuduhan kontra revolusi terhadap lawan-lawan politik mereka. Posisi PKI semakin kuat dengan dibentuknya kabinet Dwikora pada tanggal 27 Agustus 1964, yang didalamnya duduk beberapa tokoh PKI Sebagai Menteri Koordinator (Menko) dan menteri. Pembentukan Komando Tertinggi Retrooling[12] Aparatur Negara ternyata sejalan dengan PKI, karena itu pembentukan ini mereka sambut dengan tangan terbuka. Namun, ABRI tidak tinggal diam, dan terus mengawasi gerak-gerik PKI. Bagi PKI tidak ada cara lain  untuk kabur dari pengawasan tersebut, kecuali dengan melancarkan fitnah dan kampanye menjelek-jelekkan Jendral A.H. Nasution sebagai seorang tokoh ABRI yang dikatakannya ingin menyabotase Nasakom.
Sementara itu, pada tahun 1963 tersiar adanya dokumen CC PKI yang berisi program rahasia yang berjudul “Resume Program dan Kegiatan PKI Dewasa Ini”. Pragram itu berupa program jangka pendek yang berisis penilaian situasi dan rencana aksi untuk mewujudkan tujuan akhir PKI. Dokumen rahasia itu diketemukan oleh anggota Partai Murba. Oleh Wakil Perdana Menteri III, Dr. Chaerul Saleh, seorang tokoh Partai Murba, dokumen itu diserahkan kepada ketua umum DPP PNI, Mr. Ali Sastroamidjojo. Selnjutnya, dokumen itu dipaparkan dalam sidang kabinet pada awal Desember 1964. PKI membantahnya dan dengan berbagai dalih mengatakan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen palsu, buatan kaum Trotskyst[13]yang dibantu kaum Nekolim[14] berusaha untuk menghancurkan PKI. Tersiarnya dokumen rahasia itu menyebabkan ketegangan Politik makin meningkat karena partai-partai lain mencurigai OKI. PKI tetap meyakinkan kepada Presiden bahwa dokumen itu palsu. Untuk meredam ketegangan, Presiden memanggil para pemimpin partai ke istana Bogor dan memerintahkan nmereka menyusun sebuah rumrusan menyelesaikan masalah persengketaan antar partai. Pada tanggal 12 Desember 1964 sepuluh paarpol menandatangani sebuah deklarasi yang disebut deklasi Bogor. Deklarasi itu drianggap sebagai cetusan kebulatan tekad partai-partai dihadapan Pemimpin Besar Revolusi, Bung Karno. Soal dokumen rahasia tidak disebut-sebut dalam deklarasi tersebut dan dengan demikian masalahnya doianggap selesai.
Selama tahun 1964 itu dapat dicatat sejumlah aksi yang dilakukan PKI, antara lain sebagai berikut :
  1. Gerakan riset di kecamatan-kecamatan untuk memastikan kekuatan apa yang oleh PKI disebut petani miskin.
  2. Aksi yang menuntut penyitaan milik inggris dan AS
  3. Aksi menuntut retooling, tuntutan penggantian pejabat yang anti PKI, dan aksi tunjuk hidung
  4. Pengindonesiaan Marxisme
  5. Aksi-aksi teror di berbagai daerah.


BAB III
AKSI G30S/PKI DI TINGKAT PUSAT
1. PKI Melaksanakan Tindakan Peningkatan Situasi Ofensif Revolusioner, Tahun 1964-1965
Setelah penyusupan kader-kader PKI ke dalam tubuh aparatur negara, termasuk ABRI, organisasi Politik, dan Oraganisasi kemasyarakatanmencapai taraf yang oleh PKI dinilai cukup kuat, maka PKI mulai melaksanakan kegiatan yang mereka sebut sebagai tahap ofensif revolusioner, hal tersebut meliputi:
  1. A. Sabotase, Aksi Sepihak dan Aksi Teror
Upaya PKI,untuk menciptakan suasana revolusionr, selain dilakukan melalui kegiatan-kegiatan politik yang menghebat, juga melalui kegiatan-kegiatan sabotase, aksi sepihak dan teror.kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah:
1) Tindakan Sabotase terhadap Transportrasis Umum Kereta Api oleh Serikat Buruh Kereta Api
Tindakan sabotase yang dilakukan kaum Komunis terhadap sarana-sarana penting Pemerintah mulai terlihat sejak bulan Januari 1964 rangkaian kereta api rute selatan melanggar sinyal dan langsung masuk stasiun purwokerto, jawa tengah sehingga menabrak rangkaian gerbong yang berhenti di stasiun tersebut. Tanggal 6 Februari 1964, kasus tabrakan antara dua rangkaian Kereta Api juga terjadi di Kallyasa, Sala, Jawa Tengah. Pada tanggal 30 April 1964, peristiwa yang sama terjadi di Kroya, Jawa Tengah. Tanggal 14 Mei 1964 di Cirebon dan Semarang, serta tanggal 6 Juli 1964 di Cipapar, Jawa Barat.
Menyususul kemudian beberapa kasus lepas dan larinya gerbong-gerbong dari rangkaian lokomotifnya di Tanah Abang  tanggal 18 agustus 1964, di Bandung tanggal 31 Agustus  1964, Tasikmalaya tanggal 11 Oktober 1964. Seminggu kemudian tanggal 18 Oktober 1964 di daerah yang sama yaitu Tasikmalaya terjadi kasus kecelakaan yang menimpa 20 rangkaian gerbong KA yang mengangkut peralatan Militer.
Dari hasil interogasi oleh aparat keamanan menunjukkan bahwa kasusu-kasus yang terjadi merupakan tindakan kesengajaan (sabotase) yang bertendensi politik. Para pelaku adalah anggota Serikat Buruh Kereta Api(SBKA) yang merupakan organisasi yang berada dibawah naungan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI).
2) Aksi-Aksi Sepihak BTI (Barisan Tani Indonesia)
Pada tanggal 23 Mei 1964, setelah kegiatan HUT ke-44 PKI yang dilaksanakan di Semarang , ketua CC PKI D.N Aidit serta 58 tokoh PKI termasuk didalamnya Himpunan Sarjana Indonesia (HSI) yang terpengaruh oleh PKI mengadakan gerakan Turba (Turun Kebawah) yang sekaligus melakukan penelitian yang bertujuan untuk membuktikan bahwa petani di daerah Jawa sangat miskin dan sangat potensial untuk digerakkan mendukung program PKI melalui aksi-aksi melawan tuan tanah di desa-desa.
Untuk dapat mempengaruhi para petani tersebut, PKI berpura-pura membantu mereka dengan cara melakukan kampanye penuntutan Undan-undang Bagi hasil tanah pertanian. Sejalan dengan kampanye tersebut, untuk memepertajam pertentangan kelas sesuaia dengan doktrin Marxisme-Leninisme. PKI mengkampanyekan pula sikap anti “Tujuh Setan Desa”  yaitu; tuan tanah, lintah darat, tengkulak, tukan ijon, kapitalis birokrat (kabir), bandit desa dan pemungut/pengumpul zakat. Dalam melaksanakan kampanye melawan “Tujuh Setan Desa”, PKI dengan gencar melakukan aksi massa dan aksi sepihak secara sistematis dan terencana, aksinya antara lain:
1)      Aksi Massa BTI di Jawa Tengah
Kasus peratama yang mengawali aksi massa oleh BTI[15] adalah terjadinya konflik fisik anttara kurang lebih 1000 orang sesama petani di desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten pada tanggal 26 Maret 1964. Atas hasutan tokoh-tokoh PKI  setempat ratusan massa BTI melakukan pengeroyokan terhadap seorang petani yang bernama Partosoekardjo sehubungan dengan sewa-menyewa dengan Kartodimedjo.
2)      Aksi Massa BTI di Jawa Barat
Kemudian rentetan aksi BTI berikutnya terjdi di area kehutanan milik negara di hutan Karticala dan tugu, kabupaten indramayu. Pada tanggal 15 dan 16 Oktober 1964 terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap 7 anggota polisi kehutanan, yang menjaga perkebunan milik negara.
3)      Aksi Massa BTI di Jawa Timur
Pada tanggal 15 Januari 1965 terjadi gerakan aksi massa yang dilakukan oleh BTI di desa Gayam, Kediri.sekitar 1000 orang anggota BTI menyerbu dan menganiaya seorang petani bernama Soedarno yang sedang mengerjakan lahan sawahnya dengan alasan sawah yang dikerjakan oleh Soedarno adalah sawah sengketa.
3) Aksi-aksi Teror
1)      Peristiwa Kanigaro Kediri
Tanggal 13 Januari 1965 sekitar pukul 04.30 massa anggota PKI yang di pimpin oleh Ketua Pengurus Cabang Pemuda Rakyat Daerah Kediri, Soerdjadi, mengadakan terot denagn melakukan penyerbuan terhadap para akytivis Pelajar Islam Indoneisa (PII) yang sedang mengadakan pelatihan mental di desa Kanigoro, Kediri. Pada kesempatan itu PKI/PR melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap para Kyai  dan Imam masjid serta merusak rumah ibadah bahkan menginjak-injak kitab suci Al-Qur’an.
2)      Aksi Massa dan Demonstrasi Anti Amerika
Awal Desember 1964 sejumlah massa pendukung PKI mengadakan demonstrasi untuk memprotes kehadiran dan kegiatan Kantor Penerangan AS, United States Information Services(USIS) di seluruh indonesia. Dalam aksi massanya, mereka menghancurkan perpustakaan USIS yang berada di Jakarta dan Surabaya. Pada tanggal 11 Desember 1964, Wakil Ketua Umum Panitia Aksi Pembikotan Film Amerika Ny. Oetami Soeryadarma menuntut agar American Motion Pictures association Of  Importers (AMPAI)dibuabarkan. Untuk memperkuat tuntutan tersebut pada tanggal 28 Februari  1965 sejumlah massa PKI berdemonstrasi didepan ksiaman Dubes AS, Howard P. Jones seminggu kemudian Gerwani mengirim telegram kepada Presiden dan Menlu Dr. Soebnandrio agar menyatakan Pesona non Gatra[16] terhadap direktur AMPAI, Bill Palmer, dan sekaligus mengusirnya dari Indonesia.
Dua minggu setelah peristiwa di kantor AMPAI Jalkarta, pada tanggal 1 April 1965 seluruh massa pendukung PKI menyerang villa milik Direktur AMPAI di tugu puncak, Bogor  meskipun Bill Palmer tidak ada dikediamannya saat itu.
  1. B. Agitasi dan Propaganda
Rangakaian aksi Massa PKI dalam rangka menciptakan situasi ofensif revolusioner lebih di tingkatkan lagi melalui aglitasi dan Propagandadengan tujuan untuk lebih membakar emosi massa. Dalam upaya tersebut, PKI menggunakan unsur pers ysng sudah didominasi PKI, antara lain Kantor Berita antara dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Melalui tokoh-tokoh utamanya, PKI membangkitkan semangat progresif revolusioner dengan melakukan pidato-pidato di segala forum kegiatan, baik pemerintahan maupun non pemerintahan.
Slogan politik tentang keterlibatan PKI dan mewarnai kehidupan politik dimana-mana sehingga gamabaran apa yang di sebut sebagai situasi ofensif revolusionerbenar-benar snagat mendominasi kohidupan sosial-politik mkasyarakat saat itu. PKI juga memanfaatkan program pendididkan kader revolusi dan kader Nasakom yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Front Nasional.
2. Aksi Fitnah Terhadap Pimpinan TNI-AD tahun 1965
Setelah PKI secara politis berhasil memperlemah lawan-lawannya, baik parpol, ormas maupun perorangan, maka tinggallah satu kekuatan sebagai penghambat utama bagi pelaksanaan program politiknya, yaitu ABRI, khususnya TNI-AD. Karenanya PKI menyusun konsep-konsep kegiatan yang bertujuan melemahkan posisi pimpinan TNI-AD. Diantaranya dengan melakukan fitnah politik yangditujukan kepada TNI-AD
  1. Isu Dewan Jendral
Dalam rangka memperburuk citra TNI-AD, PKI melancarkan isu Dewan Jendral. Isu ini disebarluaskan melalui anggota0anggota PKI yang aktif bekerja dalam berbagai lingkungan. Agar isu ytersebut sampai kepada Presiden, maka salah seorang anggota PKI yang duduk dalam DPR-GR bernama Soedjarwo Harjowisastro memberikan isu tersebut sebagai informasi kepada Kepala Staf BPI (Badan Pusat Intelijen), Brigjend Pol Soetarto yang juga merupakan anggota PKI.
Dikatakan bahwa Dewan Jendral terdiri atas sejumlah Jendral TNI-AD, antara lain Jendral TNI A.H. Nasution, Letjend TNI A. Yani, Mayjend TNI Soeprapto, Mayjend TNI S. Parman, Mayjend TNI Haryono M.T, Brigjend TNI Sutoyo S, Brigjend TNI D.I Pandjaitan, dan Brigjend TNI Sukendro yang mempunyai sikap antipati terhadap PKI.
Isu Dewan Jendral terus dilakukan dalam bentuk desas-sesus yang memperburuk citra TNI-AD, dan seolah-olah Dewan Jendral adalah kelompok Perwira Tinggi TNI-AD yang tidak loyal kepada Presiden dan mempunyai kegiatan politik menilai kebijaksanaan Presiden. Oraganisasi-organisasi yang bernaung dibawah PKI digunakan sebagai sarana untuk menyebar luaskan isu tersebut, dan mulai terdengar bulan Mei 1965.
Lingkup penyebaran isu Dewan Jendral adalah sebagai berikut:
  1. Penyebarluasan isu yang menyatakan tentang adanya Dewan Jendral didalam  tubuh TNI-AD yang mempunyai tugas khusus memikirkan usaha-usaha dalam rangka menghadapi kegiatan yang bersifat “kiri[17]”. Dengan isu tersebut, PKI ingin menciptakan kesan bahwa TNI-AD merupakan kekuatan yang bersifat “Kanan” yang anti PKI.
  2. Diisukan bahwa Dewan jendral yang disebut sebagai kekuatan kanan mempunyai tujuan yaitu meniklai kebijaksanaan Presiden selaku Pemimpin Besar Revolusi. Pda lingkup ini PKI ingin memberi kesan bahwa Dewan Jendral adalah sebuah badan dalam TNI-AD yang tidak dapat dijamin loyalitasnya kepada BPR. Tujuannnya adaah menhgadu domba  antar TNI-AD dengan Presiden
  3. Diberitakan Dewan  Jendral bekerjasama dengan imperalis, dalam rangka upaya PKI meyebarluaskan kesan kepada masyarakat seolah-olah TNI-AD telah mengkhianati perjuangan rakyat Indonesia. Isu ini semakin berkembang dengan tersiarnya “dokumen Gilchirst[18]” pad bulan Mei 1965
  4. Pada sekitar awal bulan september 1965 dilancarkan isu bahwa Dewan Jendral akan merebut kekuasaan dari presiden Soekarno dengan memanfaatkan pengerahan pasukan dari daerah uang didatangkan ke Jakarta dalam rangka peringatan HUT ABRI pad tanggal 5 Oktober 1965. Kemudian, untuk lebih meyakinkan masyarakat mengenai kebenarannya, PKI telah menciptakan Isu Kabinet Dewan Jendral sebgai berikut:

1)      Perdana Menteri                         :Jendral TNI A.H. Nasution
2)      Wakil PM/Menteri Pertahanan  : Letjend TNI A. Yani
3)      Menteri Dalam Negeri                : Hadisubeno
4)      Menteri Luar Negeri                   : Roeslan Abdulgani
5)      Menteri Hubungan Dagang LN: Brigjend TNI Sukendro
6)      Menteri Jaksa Agung                  : Mayjend S. Parman
  1. Dalam rangka menyiapkan Gerakan 30 September, biro khusus secara intensif mempengaruhi iknum-oknum anggota ABRI yang telah dibinanya dengan Brifing-Brifing situasi politik, yang intinya :
1)      Ada Dewan Jendral yang akan mengadakan perebutan kekuasaan dari Presiden
2)      Perlu ada gerakan m iliter untuk mendahului rencana Dewan Jendral tersebut
Bentuk pengembangan isu Dewan Jendral menjadi rencana matang akan adanya perwira-perwira yang berpikiran maju mendahului rencana Dewan Jendral.
  1. Isu Dokumen Gilchrist
Bersamaan dengan penyebarluasan isu Dewan Jendral tersiar pula isu adanya Dokumen Gilchrist. Gilchrist, yang bernama lengkap Sir Andrew Gilchirst adalah duta besar Inggris di jakarta yang bertugas pada tahun 1963-1966. Dokumen Gilchrist diterima oleh Dr. Soebandrio pada tanggal 15 Mei 1965 melalui pos jakarta berupa sebuah konsep surat ketikan tanpa adnya tanda tangan atau paraf si pembuat melainkan hanyalah sebuah nama Gilchrist . dalam surat pengantarnya dituliskan bahwa apa yang disebut surat Gilchrist itu diperoleh dari rumah peristirahatan William (Bill) Palmer di puncak sewaktu diadakan pengobrak-abrikan oleh massa atas rumah gtersebut.
Pada tanggal 26 Mei 1965 Dr. Soebandrio membawa konsep Gilchrist serta beberapa salinannya ke Istana Merdeka danm melaporkannya kepada Presiden. Segera setelah membaca surat tersebut, presiden memerintahkan pemanggilan para panglima Angkatan kedalam Istana Negar. Dalam pertemuan tersebut menaggapi pertanyaan Presiden, Men/Pangad Letjend A. Yani menerangkan bahwa dalam AD tidak ada Dewan Jendral yang bertugas menilai kebijaksanaan politik presiden; yang ada adala Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) AD, yang bertugas memberikan saran atau pendapat kepada Men/Pangad tentang jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi AD.
Dalam pidatonya pada HUT PKI ke-45, Dr. Soebandrio menyatakan bahwa dokumen imperialis/CIA telah jatuh ketangan kita dan sekarang berada di tangan PBR(Pemimpin Besar Revolusi). Olehnya kemudian salinan Dokumen Gilchrist itu kemudian dibagi-bagikan di luar negeri, antara lain kepda delegasidelegasi yang hadir pad KAA II di Aljazair, sedangkan didalam negeri salinan surat tersebut disebarluaskan oleh  BPI(Badan Pusat Intelijen). Sementara itu, HUT PKI dirayakan secara besar-besaran dengan puncaknya pada rapat raksasa di gelora senayan tanggal 23 Mei 1965. Peringatan secara besar-besaran ini merupakan suatu pameran kekuatan yang dilakukan ditengah suasana politik yang semakin memanas.
3. Aksi Bersenjata Gerakan 30 September Pada Awal Oktober 1965
Di Jakarta, tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 01.30  letkol Inf. Untung dengan diikuti Sjam, Pomo, Brigjend TNI Soepardjo dan Kolonel Inf. A. Latief tiba di lubang buaya. Ia memberikan perintah pelaksanaan kepda semua komandan pasukan agar segera berangkat menuju ke sasaran masing-masing yang telah ditetapkan.
  1. Pembagian Tugas Pasukan Penculik
    1. Pasukan Pasopati
Tugas Pasukan Pasopati adalah menculik para Jendral Pimpinan TNI-AD dan membawanya ke Lubang Buaya. Kekuatan bersenjata yang tergabung dalam Pasukan Pasopati terdiri atas satu Batalyon Infanteri (minus) dari Brigare Kolonel Inf. A. Latief, satu Kompi Cakrabirawa dari Batalyon pimpinan Letkol Inf. Untung. Satu pleton dari batalyon infantri pimpinan Mayor Inf. Sukirno/kapten inf. Kontjoro, dan pleton-pleton sukwan PKI
Lettu Inf. Dul Arief yang bertinfak sebagai pimpinan pasukan Pasopasti segera mengumpulkan pasukan dalam formasi yang telah ditentukan;
a)      Pasukan yang ditugasi menculik Jendral TNI A.H Nasution dibawah pimpinan Pelda Djahurup, anak buah letkol Inf. Untung, dengan kekuatan satu kompi pasukan bersenjata dan stu pleton sukwan PKI.
b)      Pasukan yang ditugasi Letjen TNI A. Yani di bawah Pimpinan Peltu Mukidjan, anak Buah Kol.Inf. A. Latief, dengan kekuatan satu kompi pasukan bersebjata dan dua regu Sukwan PKI
c)      Pasukan yang ditugasi menculik Mayjend TNI S. Parman di bawah pimpinan Serma Satar, anak buah Letkol Inf. Untung, dengan kekuatan satu pleton dan satu kelompok Sukwan PKI
d)     Pasukan yang ditugasi menculik Mayjend TNI Soeprapto dibawah pimpinan Serda sulaiman, anak buah Letkol Inf. Untung, dengan kekuatan satu pleton dan satu kelompok Sukwan PKI
e)      Pasukan yang ditugasi menculik Mayjend TNI Haryono MT dipimpin oleh Serma Bungkus, anak buah Letkol Inf. Untug, dengan kekuatan satu pleton dan kelompok Sukwan PKI
f)       Pasukan yang ditugasi menculik Brigjend TNI Sutojo S. dipimpin oleh Serma Sarono, anak buah Letkol Inf. Untung, dengan kekuatan satu pleton dan satu kelompok Sukwan PKI
g)      Pasukan yang ditugasi menculik Brigjend TNI D.I Pandjaitan  dipimpin oleh Serda Sukardjo, anak buah Kapten Inf. kuntjoro, dengan kekuatan satu pleton dan satu kelompok Sukwan PKI.
  1. Pasukan Bimasakti
Kekuatan bersenjata yang dialokasikan kepada Pasukan Bimasakti terdiri atas satu Batalyon Infanteri di pimpin oleh Mayor Inf. Bambang Supeno, dan satu batalyon Infanteri yang dipimpinn oleh Kapten Inf. Kuncoro, empat Batalyon sukwan PKI, dan satu Kompi Infanteri pimpinan Kapten Inf. Suradi berasal dari Briginf pimpinan Kol.Inf A. Latief. Pasukan ini bertugas pokok menguasai kota Jakarta yang telah dibagi menjadi enam sektor, yaitu;
a)      Sektor Jakarta Pusat/kompleks istana Kepres
b)      Sektor Jatinegara
c)      Sektor Senen dan Kemayoran
d)     Sektor Tanjung Priok
e)      Sektor Kemayoran Lama
f)       Sektor Grogol
Sejak dini hari, jum’at tanggal 1 Oktober 1965 pasukan ini telah menduduki dan menguasai objek-objek penting di sekitar Monas. Objek-objek  yang penting dalam sarana komunikasoi juga telah dikuasai seperti gedung RRI Jakarta dan Gedung Telekomunikasi Jakarta Pusat
  1. Pasukan Gatotkaca
Kekuatan bersenjata yang tergabung dalam pasukan gatotkaca terdiri atas satu batalyon pimpinan Mayor Uadara Soejono dan pasukan sukwan dan Sukawati PKI. Satuan ini berfungsi sebagai pasukan cadangan yang bertugas menampung tawanan hasil penculikan dan melakukan pembunuhan serta menguburkan korban-korban hasil penculikan.
  1. Aksi Penculikan
1)      Usaha Penculikan Terhadap Jendral TNI A.H. Nasution
Pasukan yang ditugasi menculik Jendral TNI A.H Nasution dibawah pimpinan Pelda Djahurub dengan berkendaraan truk berangkat dari Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 03.00 menuju ke kediaman Jendral A.H Nasution di jalan Teuku Umar 40 Jakarta. Ketika pasukan penculik melewati kediaman Dr.Leimena yang berdekatan dengan kediaman Jendral A.H. Nasution yaitu di Jalan Teuku Umar 36 Jakarta mereka membunuh pengawal yang bertugas di tempat kediaman Dr.Leimena yaitu Ajun Inspektur Polisi Karel Satsuit Tubun.
Ibu Nasution ketika mengetahui ada sejumlah orang bersenjata masuk secara paksa kedalam rumah, segera mengunci pintu kamar dan memberitahu Jendral A.H. Nasution tentang datangnya orang-orang berseragam yang mungkin bermaksud tidak baik. Beliau kurang yakin akan keterangan isterinya itu dan segera membuka pintu kamar. Ketika melihat pintu dibuka, anggota penculik segera melepaskan tembakan kearahnya, dan seketika itu beliau menjatuhkan diri kelantai, dan isterinya cepat-cepat menutup dan mengunci kamar kembali. Tembakan pasukan penculik diarahkan langsung ke daun pintu kamar.
Sementara itu, Ade Irma Suryani putri bungsu mereka yang berumur 5 tahun oleh pengasuhnnya dilarikan keluar kamar dengan maksud hendak diselamatkan, tetapi seorang penculik melepaskan tembakan otomatis dan mengenai punggung Ade Irma Suryani. Jendral A.H. Nasution didorong oleh isterinya untuk keluar dari kamar melalui pintu samping dan menuju ke pagar tembok. Sambil menggendong Putri bungsunya yang terluka, Ibu Nasution menghadapi para penculik yang sudah nberada diruang tengah. Dan dengan memanjat dinding tembok samping rumah, Jendral A.H. Nasution berhasil melarikan diri.
Salah seorang ajudan Jendral A.H Nasution, yakni Lettu Czi Pierre Andreas Tendean yang malam itu menginap di paviliun, terbangun karena kegaduhan di luar kamar. Kemudian ia keluar kamar untuk memeriksa apa yang terjadi, tetpi ia ditangkap oleh gerombolan penculik dan diseret kesalah satu kendaraan. Setelahnya pasukan penculik itu meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Lubang Buaya.
2)      Penculikan Terhadap Letjend TNI A. Yani
Pausukan yang bertugas menculik Men/Pangad Letjend TNI A. Yani dipimpin oleh Peltu Mukidjan berangkat dari Lubang Buaya pukul 03.00 tanggal 1 Oktober 1965. Setiba dirumah Latjend TNI A.Yani di jalan Latuharhary 6 Jakarta, beberapa anggota penculik segera masuk pekarangan rumah. Regu pengawal yang sama sekali tidak menaruh curiga atas kedatangan mereka seketika itu dilucuti. Sebagian pasukan penculik menuju kekediaman Letjend A.Yani dan mengetuk pintu yang dibukakan oleh seorang pembantu, Isteri A. Yani malam itu sedang berada di kediaman resmi Men/Pangad di Taman Suropati. Sementara puteri kedua Letjend  A. Yani terbangun mendengar adanya keributan, tetapi tidak berani keluar kamar. Yang keluar dari kamarnya adalah putera beliau yang berumur 11 tahun, yang segera membagunkan ayahnya, dan belaupun keluar dari kamarya.
Salah seorang anggota pasukan penculik menyampaikan berita baahwa beliau dipanggil Presiden. Ketika beliau menjawab bahwa hendak mandi dan berpakaian terlebih dahul, salah satu dari penculik melarangnya sambil menodongkan senjatanya. Melihat sikap kuran ajar anggota penculik tersebut beliau sangat marah dan memukulnya hingga jatuh. Beliau membalik dan hendak menutup [pintu kaca yang menghubungkan ruang belakang dengan ruag makan, tetapi seketika itu Serda Gijadi, salah seorang anggota penculik menembakkan senjata Thompson dari belakan dan tujuh butir peluru menembus tubuh Letjend A. Yani sehingga beliau terjatuh dan roboh. Praka Wagimin menyeret Letjend A. Yani yang berlumuran darah keluar dari kediamannya dan dimasukkan kedalam kendaraan, dan mereka kembali menuju kw Lubang Buaya.
3)      Penculikan Terhadap Mayjend TNI Soeprapto
Pasukan yang bertugas menculik Mayjend TNI Soeprapto di pimpin oleh Sarda Sulaiman. Berangkat dari Lubang Buaya Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00. pasukan penculik ini mamasuki halamn rumah Mayjend Soeprapto di jalan Besuki 19, Jakarta dan mengetuk pintu. Beliau terbangun dan setelah pasukan penculik menyatakan dari Cakrabirawa, beliau keluar dari kamarnya dan membuka pintu. Diteras sudah menunggu beberapa paasukan penculik. Serda Sulaiman mengatakan bahwa Mayjend Soeprapto diperintahkan untuk menghadap presiden dengan segera. Oleh beliau diperintahkan untuk menunggu karena akan berganti pakaian. Para penculik melarangnya dengan kasar, bahkan mendorong serta memaksanya keluar. Beberapa orang penculik memegangi tangannya dan menaikkannnya dengan paksa ke dalam sebuah truk. Kemudian mereka kemabli menuju ke Lubang Buaya.
4)      Penculikan Terhadap Mayjend S. Parman
Pasukan yang bertugas menculik Mayjend TNI S. Parman di pimpin oleh Serma Satar. Berangkat dari Lubang Buaya Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00. pasukan penculik ini mamasuki kediamannya  di jalan Samsurizal 32, Jakarta. Mereka memasuki pekarangan rumah dengan melompat pagar. Karena keributan itu Mayjend S. Parman terbangun dan menduga ada perampokan dirumah tetangganya. Beliau keluar kamar dengan maksud memberi bantuan . ketika membuka pintu depan, diluar telah menunggu para paenculik yang mengatakan bahwa beliau dipanggil oleh Presiden. Beliau mengattakan akan memenuhi panggilan tersebut dan kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Dua orang penculik mengikutinyab dari belakang. Beliau minta agar mereka menunggu di ruang tengah saja, tetapi mereka tidak mengindahkannya.
Ibu S. Parman mulai curiga akan tingka laku mereka yang demikian kasar. Beliau menanyakan surat perintah panggilan dari Iatana Presiden, seorang menjawab bahwa surat perintah tersebut ada pad Pelda Yanto di luar. Usaha Ny. S. Parman untuk melihat surat printah tersebut tidak berhasil. Karena surat peintah itu memang tidak pernah ada. Bahkan beliau ditodong dengan sangkur. Dengan berpakaian lengkap Mayjend S. Parman kluar kamar, sambil melangkah beliau meminta kepada istrinya agar menelpon  letjend A. Yani, untuk melaporkan kejadian tersebut. Ternayata kabel telepone telah diputus. Mayjend S. Parman dimasukkan kedalam kendraan pasukan penculik dan dibawa ke Lubang Buaya.
5)      Penculikan Terhadap Mayjend TNI Haryono MT
Pasukan yang bertugas menculik Mayjend TNI Haryono MT di pimpin oleh Serma Bungkus. Berangkat dari Lubang Buaya Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00. setibanya di kediaman Mayjend Haryono MT di jalan Pramabanan 8, Jakarta. Serma Bungkus memberi tahu Ny. Haryono bahwa Mayjend Haryono dipanggil oleh Presiden. Ny. Haryono yang tidak menaruh curiga kepada mereka kemudian membangunkan Mayjend Haryono, beliau menaruh curiga dan melaui Isterinya beliau meminta agar kembali lagi sektar pukul 08.00.Serma Bungkus memaksa agar beliau berngakat pad malam itu juga. Kerena menyadari sesuatu hal yng tidak wajar beliu meminta kepda isteri dan anak-anaknya pindaah kekamar sebelah. Sementar itu Serma bungkus dan beberapa anggota penculik berteriak-teriak meminta agar beliau keluar.
Kerena beliau tidak memenuhi permintaan tersebut, mereka melepaskan tembakan ke pintu yang terkunci. Pintu terbuka dan mereka memasuki kamar tidur. Pada saat beliau berusaha merebut senjata salah seorang anggota penculik, tetapi gagal dan bersamaan denga itu beliau dtusuk beberapa kali dngan sangkur. Beliau roboh bermandikan darah dan kemudian diseret  keluar dan dimasukkan kjedala truk lalu kemabli ke lubang buaya.
6)      Penculikan Terhadap Brigjend TNI Sutojo S
Pasukan yang bertugas menculik Brigjen TNI Sutjoo di pimpin oleh Serma Surono. Berangkat dari Lubang Buaya Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00.. sebagian anggota penculik memasuki bagian belakang rumah kediaman beliau di jalan Sumenep 17, Jakarta mlaui garasi sebelah kana. Dengan todongan sangkur mereka meminta kepada pembantu untuk menyerahkan kunci pintu yang menuju ke kamar tengah, setelah mmembuka pintu, penculik menerobos masuk dan mngatakan kepada Brigjend Sutojo, bahwa beliau di panggil presiden, kemudin para penculik membawa beliau dengan paksa keluar rumah dan membwanya ke Lubang Buaya.
7)      Penculikan Terhadap Brigjend TNI D.I Pandjaitan
Pasukan yang bertugas menculik Brigjend  di pimpin oleh Serda Sukardjo. Berangkat dari Lubang Buaya Tanggal 1 Oktober 1965 pukul 03.00. para penculik membuka pintu kediamannya yang berada di Jalan Hasannudiin 53 jakarta dengan paksa, kemudian menembak kedua keponkan beliau yang saat itu sedang tidur dilantai atas. Salah  seorang diatanratanya tewas, setelah itu para penculik berteriak memanggil Brigjend D.I Panjaitan agar keluar untuk menghadap presiden. Semula beliau tidak mau keluar, tetapi karena adanya ancaman dari para penculik yang akan membunuh seisi rumah jika tidak mau keluar, maka beliau keluar dan menuruni tangga dengan mengenakan pakaian seragam lengkap.
Setiba dihalaman, beliau tidak dapat menahan amarahnya atas sikap para anggota pasukan penculik terhadapnya. Beliau dipukul dengan popor senjata hingga jatuh. Pada saat itu juga dua orang anggota penculik yang lain menembaknya dengan senjata otomatis.
D.I Panjaitan gugur pada saat itu juga dan jenazahnya dimasukkan dalam satu kendaraan yang telah disediakan. Sementa itu, seorang anggota polisi berpangkat agen polisi ( Bharada) Sukitman yang sedang melaksanakan tugas patroli, karena mendengar letusan senjata api, mendatangi tempat kejadian. Setibanya ditempat itu ia langsung ditangkap oleh para penculik dan ikut dibawa pula ke Lubang Buaya.
  1. Konsolidasi Pelaksanaan Penculikan
  1. Penyerahan hasil penculikan
Seluruh korban penculikan dibawa ke Lubang Buaya dan diserahkan kepada pasukan Gatotkaca. Lettu Inf. Dul Arief selaku pimpinan Pasukan Pasopati segera meninggalkan Lubang Buaya sekitar pukul 06.30 menuju Cenko I di gedung Penas untuk melaporkan hasil penculikan serta lolosnya Jenderal TNI A.H Nasution dari usaha penculikan tersebut. Hadir pada saat pelaporan itu para pimpinan pelaksana Gerakan 30 September, yakni Sjam, Pono, Kolonel Inf. A. Latief, Letkol Inf. Untung, Letkol Udara heru Atmodjo, Mayor Udara Sujono.
Beberapa saat kemudian datang Brigjen Soepardjo, Mayor Inf Soekirno, dan Mayor Inf Bambang Soepeno. Ketiga perwira ini bersama Lettkol Udara Heru Atmodjo kemudian atas perintah Sjam berangkat ke Istana Merdeka untuk melapor, menjemput, serta membawa presiden Soekarno kepangkalan halim Perdana Kusumah.
  1. Penyiksaan dan Pembunuhan
Sesuai dengan fungsinya sebagai komandan pasukan cadangan, Mayor Udara Gathut Soekrisno telah menyusun kedudukan pertahanan. Kepada satuan-satuan dibagikan peralatan dan perlengkapan berupa pakaian dan senjata. Oleh karena senjata yang tersedia dianggap belum mencukupi, ia memerintahkan Serma Udara Maoen membongkar dengan paksa gudang senjata milik Korud V yang terletak di Mampang Prapatan. Pembongkaran dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 02.30.
Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 05.30 pasukan Gatotkaca dibawah pimpinan Mayor Udara Gathut Soekrisno menerima hasil penculikan dari pasukan Pasopati. Sementara itu sejak pukul 05.00 para Sukuan PKI yang diantarany terdapat para Sukwati Gerwani, menunggu datangnya kendaraan yang membawa para korban penculikan di dekat sebuah sumur tua dibasis gerakan mereka daerah Lubang Buaya. Korban penculikan terdiri atas empat orang yang matanya ditutup dengan kain merah dan tangannya diikat kebelakang, serta tiga orang lainnya dalam keadaan meninggal.
Keempat orang yang masih hidup itu disiksa hingga akhirnya mninggal. Selanjutnya sukwan-sukwan PKI melemparkan korban itu ke dalam sumur. Sumur itu ditimbun dengan sampah dan tanah yang kemudian diatasnya ditanami pohon pisang untuk menghilangka jejak.
4. Kekacaubalauan Pengendalian Oleh CC PKI
Pada tanggal 1 Oktober 1965 sekitar pukul 01.30 Letko Inf Untung diikuti oleh anggota Cenko lainnya pergi ke Lubang Buaya. Setelah terlebih dahulu menjemput Kolonel Inf. A. Latiet di Cawang untuk selanjutnya meneliti persiapan akhir serta menyampaikan perintah-perintah dalam rangka gerakan yang akan segera dilaksanakan.
Setelah gerakan militer untuk menculik dan membunuh para perwira tinggi TNI AD selesai dilaksanakan, maka Sjam yang berada di Cenko I selaku pimpinan pelaksana gerakan, memerintahkan Mayor Udara Sujono untuk segera melaper pada ketua CC PKI D.N. Aidit yang berada di rumah Sersan Udara Suwardi. Selanjutnya Sjam memerintahkan Brigjen TNI Soeparjdo bersama Letkol Heru Atmojdo, Mayor Inf Soekirno, dan Mayor Inf Bambang Soepeno untuk segera berangkat ke istana Merdeka dengan tugas melapor kepada presiden Soekarno tentang adanya gerakan dari perwira-perwira muda TNI AD untuk menyelamatkan revolusi dari kudeta Dewan Jenderal. Nada ucapan Sjam kepada Soepadjo mengandung perintah bahwa, apabila perlu, membawa presiden Soekarno dengan paksa ke Halim Perdana Kusuma.
Sesuai dengan petunjuk D.N. Aidit selaku pimpinan tertinggi G 30 S, setelah berakhirnya siaran warta berita RRI Jakarta pukul 07.00 pada tanggal 1 Oktober 1965 telah disiarkan pengumuman pertama tentang adanya G 30 S. Sesudah pengumuman pertamaa berhasil disiarkan, pada sekitar pukul 14.00 Letkol Inf Untung mengumumkan lewar RRI Jakarta :
  1. Dekrit No. I tentang pembentukan dewan Revolusi Indonesia;
  2. Keputusan No. I tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia; dan
  3. Keputusan No. 2 tentang penurunan dan kenaikan pangkat.
Nama-nama yang tecantum dalam susunan Dewan Revolusi Indonesia tersebut merupakan gabungan antara nama tokoh-tokoh PKI dan nama tokoh-tokoh yang bukan pendukung PKI. Nama tooh yang bukan pendukung PKI pada dasarnya merupakan manipulasi PKI, karena yang bersangkutan sama sekali tidak tahu menahu dan bahkan tidak menyetujui G 30 S tersebut.
Dengan demikian, Dewan Revolusi yang dibentuk oleh G 30 S merupakan upaya PKI untuk menipu rakyat dengan memanipulasi nama tokoh-tokoh, baik politik, masyarakat maupun ABRI yang anti komunis. Sekitar pukul 09.00 karena hari telah siang dan ternyata di Gedung Penas banyak pekerja Cenko I ditinggalkan oleh pimpinan Dewan Rewalusi daan pindah ke Cenko II, di rumah Sersan Udara Anis Suyatno. Brigjen Soepardjo yang ditugasi untuk menghadap presiden ternyata tidak berhasil menemui beliau di Istana Merdeka. Letkol Udara Heru Atmodjo kemudian kembali ke Halim Perdanakusuma dan dari Men/Pangau Laksdya Udara Omar Dhani ia mengetajui bahwa Presiden menuju Halim Perdanak. Kemudian, atas perintah men/Pangau Laksdya udara Omar Dhani, Brigjend TNI Soepardjo dijemput oleh Letkool Udara Heru Atmodjo dari istana menuju Halim Perdanakusuma dengan menggunakan helikopter. Presiden dengan kemauan beliau tiba dipangkalan Udara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 09.00 melauli jalan darat. Brigjend TNI soepardjo melaporkan kepada Persiden bahwa ia dan kawan-kawan telah mengambil tidakan terhadap perwira tinggi Peimpinan TNI-AD.
Pada tengah hari Brigjend Soepardjo kembali ke Cenko II sambil membawa perintah presiden yang intinya agar menghentikan gerakan dan jangan ada pertumpahan darah. Perintah itu kemudian didiskusikan oleh pimpinan G30S yang berkumpul di Cenko II dan dalam diskusi tersebut Sjam berpendapat bahwa perintah tersebut dapat menimbulkan suasana ragu-ragu dikalangan pimpinan gerakan. Mengingat perintah tersebut tidak menguntungkan G30S, maka di putuskan untuk tidak mematuhi perintah Presiden tersebut. Sekitar pukul 18.00 Cenko II menerima laporan bahwa sebagian pasukan G30S telah mundur ke Pondok Gede yang sejak semula ditetapkan sebagai daerah pemunduran. Pada saat yang sama. Pada saat yang sama, diterima laporan bahwa pasukan Kostrad dan Resimen Para Komando Angkatan Darat(RPKAD) telah bergerak untuk menguasai pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Situasi semakintidak menguntungkan bagi Gerakan 30 September ketika pukul 19.00 MayJend TNI Soeharto menyampaikan pidato radio, yang intinya menjelaskan bahwa apa yang menyebut dirinya Gerakan 30 September (G30S) adalah kegiatan pengkhianatan terhadap Revolusi. Untuk sementara, sehubungan dengan belum jelasnya nasib Letjend TNI A.Yani dan Pejabat-pejabat teras TNI-AD lainnya yang diculik oleh gerombolan Gerakan 30 September, beliau bertindak sebagai pimpinan sementara TNI-AD. Karena perkembangan baru ini, pimpinan Cenko II mengadakan pembicaraan dan  menyimpulkan bahwa gerakan telah gagal. Oleh karenanya, diputuskan bahwa pimpinan G30S akan mundur kedaerah pemunduran terakhir, yaitu Pondok Gede.


BAB IV
PENUMPASAN G30S/PKI DAN TUNTUTAN MASSA DALAM PEMBUBARANNYA
1. TINDAKAAN KOSTRAD
    1. Penilaian Panglima Kostrad
Pada hari Jum’at tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari, setelah memperoleh informasi terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap pimpinan TNI-AD , pangkostrad Mayjend TNI Soeharto segera mengumpulkan staffnya di markas Kostrad, untuk mempelajari situasi. Dalam rapat tersebut Pangkostrad belum mendapat gambaran yang lengkap dan jekas tentang gerkan yang beru saja terjadi, serta belum mengetahui tempat presiden berada. Setelah tampilnya Letkol Inf. Untung, seorang perwira menengah TNI-AD yang pernah berdinas dalam jajaran Kodam VII/Doponegoro dan beliau ketahui sebagai anggota PKI, dengan pengumuman pertamannya yang disiarkan setelah warta berita RRI Jakarta pukul 07.00, maka Pangkostrad Mayjend TNI Soeharto mempunyai keyakinan bahwa Gerakan 30 September adalah gerakan PKI yang bertujuan menggulingkandan merebut kekuasan dari Pemerintah RI yang sah.
  1. Operasi Penumpasan
Berdasarkan keyakinan itu, Pangkostrad Mayjend TNI Soeharto segera menyusun rencana untuk menumpas gerakan pengkhiatan tersebut. Beliau segera mengkonsolidasikan dan menggerakkan personil Markas Kostrad dan satuan-satuan lain di Jakarta yang tidak mendukung Gerakan 30 September, disertai dengan usaha menginsyafkan kesatuan-kesatuan yang digunakan oleh Gerakan 30 September. Imbangan kekuatan makin tidak menguntukan pihak Gerakan 30 September, terutama setelah sebagian besar satuan yang digunakan oleh beberpa perwira yang dibina PKI berhasil disadarkan dan kembali menggabungkan diri kedalam Komando dan pengendalian Kostrad. Setelah pasukan-pasukan yang dopengaruhi oleh G30S berhasil disadarkan, maka langkah selanjutnya adalah merebut RRI Jakarta dan Kantor Besar Telkom yang sejak pagi-pagi diduduki oleh pasukan Kapten Inf. Suradi yang berada dibawah komando Kolonel Inf. A. Latief. Pada pukul 17.00 pasukan RPKAD dibawah pimpinan Kolonel Inf. Sarwo Edhie Wibowo diperintahkan merebut kembali kedua objek penting tersebut dengan sejauh mungkin menghindari pertumpahan darah.
Pada pukul 17.20 Studio RRI Jakarta telah dikuasai oleh RPKAD dan bersamaan dengan itu telah direbut pula Kantor Besar Telkom. Setelah diperoleh laporan bahwa daerah di sekitar pangkalan Uadara Halim  Perdanakusuma digunakan sebagai basis Gerakan 30 September, operasi penumpasan diarahkan ke daerah tersebut. Perkembangan menjelang petang tanggal 1 Oktober 1965 berlangsung dengan cepat. Pasukan pendukung G 30 S yang menggunakan Pondok Gede sebagai basis segera menyadari adanya situasi yang semakin tidak menguntungkan gerakannya. Situasi menjadi semakin gawat bagi pasukan G 30 S setelah Presiden memerintahkan secara lisan kepada Brigjen TNI Soepadjo agar pasukan-pasukan yang mendukung G 30 S menghentikan pertummpahan darah.
Setelah RRI berhasil dikuasai kembali oleh RPKAD, pada pukul 19.00 Mayjen TNI Soeharto selaku pimpinan sementara AD menyampaikan pidato radio yang dapat ditangkap diseluruh wilayah tanah air. Dengan bukti-bukti siaran G 30 S melalui RRI Jakarta Soeharto menjelaskan bahwa telah terjadi tindakan pengkhianatan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Selanjutnya dijelaskan bahwa G 30 S telah melakukan penculikab terhadap beberapa Perwira Tinggi TNI-AD, sedangkan Presiden dan Menko Hankam/Kasab Jendral TNI A.H. Nasution dalam keadaan aman. Situasi Ibu Kota Negara telah dikuasai kembali dan telah dipersiapkan langkah-langkah untuk menumpas G 30 S tersebut. Untuk sementara pimpinan AD dipegang oleh Soeharto. Pidato Pangkostrad tersebut dapat menentramkan hati rakyat yang seharian penuh diliputi suasana gelisah dan tanda tanya.
Pasukan pendukung G 30 S setelah melakukan perlawanan lebih kurang setengah jam, pada tanggal  2 Oktober 1965 pukul 14.00 menghentikan perlawanannya dn melarikan diri dari Pondok Gede.
  1. Ditemukannya Tempat Penguburan Para Korban Penculikan di Lubang Buaya
Dengan hancurnya kekuatan fisik G 30 S / PKI di Ibu Kota operasi dilanjutkan untuk mengetahui nasib para korban penculikan. Sukitman, anggota polisi yang ditangkap pasukan penculik pada saat dilakukannya penculikan terhadap Brigjen TNI D.I. Panjaitan, yang berhasil melarikan diri melaporkan kepada pasukan keamanan bahwa ia menyaksikan sendiri penyiksaan dan membunuhan yang dilakukan terhadap korban penculikan. Atas perintah Mayjen Soeharto dengan bantuan Sukitman tanggal 3 Oktober 1965 sekitar 17.00 dapat ditemukan timbunan tanah dan sampah yang diperkirakan sebagai tempat penguburan kemudian dilakukan penggalian terhadap timbunan tanah dan sampah tersebut yang ternyataa adaalah sebuah sumur tua. Hasil penggalian membenarkan bahwa sumur tua tersebut ditemukan  tanda-tanda adanya janazah sesuaai dengan laporan Sukitman. Atas perintah Kolonel Inf Sarwo Edhie Wibowo, penggalian timbunan tanah dihentikan karena mengalami kesulitan teknis, dan lagi hal tersebut perlu dilaporkan terlebih dahulu kepada Mayjen Soeharto. Keesokan harinya, setelah mendapat laporan tentang ditemukannya tempat yang kemmungkinan besar menjadi tempat para korban penculikan dikubur, Mayjen Soeharto kemudian menuju sumur tua itu yang berada dilingkuangan kebun karet didaerah Lubang Buaya. Atas perintah Soeharto penggalian mulai dilakukan, yang pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh anggota kesatuan Intai para Ampibi (KIPAM) dari KKU AD ( Marinir) bersama-sama anggota RPKAD dengan disaksikan kembali oleh mayjen Soeharto. Dalam sumur tua tersebut ditemukan jenazah semua korban penculikan yang berjumlah tujuh orang, Letjen TNI Ahmad yani, Mayjen TNI Soeprapto, Mayjen TNI S. Parman, mayjen TNI Harhono M. T, Brigjen TNI D. I Panjaitan, Brigjen TNI Soetojo S, serta Lettu Czi Pierre Andreas Teendean. Dengan telah ditemukannya seluruh korban penculikan dalam keadaan meninggal, Soeharto menyampikan pidato yang kemudian di siarkan oleh RRI Jakarta tanggal 4 Oktober 1965 sekitar pukul 20.00. dalam pidato tersebut Soeharto mengatakan bahwa dengan kesaksian beliau sendiri secara langgsung telah berhasil ditemukaan jenazah 6 orang jendral dan  seorang Perwira pertama yang menjadi korban penculikan Gerakan 30 September.
Ketujuh jenazah tersebut dikubur dalam sebuah sumur tua di ddaerah Lubang Buaya, tempat pelatihan sukwan-sukwati pemuda Rakyat dan Gerwani. Hal itu terbukti dari pengakuan seorang anggota Gerwani yang berasal dari Jawa Ten gah yang pernah dilatih ditempat tersebut dan tertangkap di Cirebon.
Setelah dirawat sebagaimana mestinya, para korban fitnah dan pembunuhan G 30 S kemudian disemayamkan diaula markas Besar TNI AD jakarta. Keesokan harinya pertepatan dengan HUT ke 20 ABRI, tanggal 5 Oktober 1965 dengan upacara kebesaran militer jenazah para putra terbaik bangsa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jendral TNI A.H Nasution bertindak selaku inspektur upacara. Dalam pidato pengantar  jenazah para pahlawan itu, Menko Hankam/Kasab dengan terbata-bata dan penuh kesedihan menyatakan bahwa hari angkatan bersenjata tanggal 5 Oktober adalah hari yang selalu gemilang, tetapi pada hari itu telah dihinakan oleh pengkhianatan dan penganiayaan para perwira tinggi TNI AD. Beliau juga mengatakan bahwa fitnah terhadap ABRI merupakan perbuatan yang lebih kejam daripada pembunuhan dan mengajak segenap prajurit TNI untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan tersebut dengan meminta kepada rakyat agar ikhlas melepas para pahlawan tersebut menghadap Tuhan YME.
Disepanjang jalan iring-iringan jenazah para pahlawan Revolusi itu, ratusan ribu rakyat mengantarkannya sebagai perwujudan rasa hormat, belasungakawa dan simpati.
2. TUNTUTAN MASSA DALAM PEMBUBARAN PKI
    1. 1. Reaksi Partai Politik dan organisasi Massa
Kenyataan menunjukkan bahwa setelah tersiar adanya G 30 S melalui studio RRI Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965, baik parpol maupun ormas belum menentukan sikap karena sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan latar belakangnya. Mereka belum mempunyai pedoman untuk menanggapinya. Situasi maupun kondisi sosial politik pada saat itu memaksa mereka bertindak sangat cermat sekali agar sikap yang mereka ambil jangan sampai menimbulkan kerugian politis bagi partai atau golongan.
Baru setelah mendengar siaran langsung pidato Soeharto ditempat ditemukannya para korban penculikan pada tanggal 4 Oktober 1965 dan siaran upacara pemakaman para pahlawan Revolusu tanggal 5 Oktober 1965, keluarlah pernyataan-pernyataan dan ormas yang umumnya bernada sebagai berikut:
  1. Mengucap syukur atas terhindarnya presiden Soekarno dari bahaya;
  2. Tetap berdiri penuh di belakang presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno;
  3. Mengutuk pemberontakan dan pengkhianatan G 30 S
  4. 2. Tindakan Spontan Massa terhadap PKI
Setelah diperoleh tanda-tanda yang semakin jelas bahwa PKI adalah dalang dari pelaku Gerakan 30 September, mulailah terjadi aksi-aksi spontan berbagai kelompok massa pemuda, mahasiswa dan pelajar. Pada tanggal 8 Oktober 1965 mulai terjadi aksi-aksi massa menyerbu gedung-gedung kantor PKI serta ormas-ormasnya. Aksi-aksi massa tersebut terjadi diberbagai daerah dan tempat-tempat dimana terdapat basis-basis kekuatan PKI disitu terjadi suasana tegang dan konflik fisik.
Sementara itu tanggal 8 Oktober 1965 di taman Suropati Jakarta, partai politik dan berbagai organisasi massa melakukan apel kebulatan tekad untung mengamankan Pancasila. Apel kebulatan tekad tersebut juga mendesak Presiden untuk membubarkan PKI beserta ormas pendukungnya, membersihkan kabinet, DPR-GR, MPRS, serta lembaga-lembaga  negara lainnya dari unsur-unsur G 30 S/PKI.
Kegiatan penindakan terhadap PKI yang semula hanya timbul secara spontan dari masing-masing golongan masa, pemuda, mahasiswa dan pelajar kemudian menjadi lebih luas. Pada tanggal 2 Oktober 1965 berbagai partai politik yaitu NU, IPKI, Partai Katolik, Parkindo, PSII, unsur-unsur perti, dan unsur-unsur PNI, serta ormas-ormas aanti komunis seperti Muhamadiyah, SOSKI, dan lain-lain membentuk dan begabung menjadi fron Pancasila.
Dengan memperhatikan munculnya suasana yang sama dilingkungan mahasiswa dalam menuntut pembubaran PKI dan menyerbu gedung-gedung PKI, tanggal 25 Oktober 1965 Menteri perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Brigjen TNI dr. Syarif Thayeb, memanggil beberapa tokoh dari organisasi mahasiswa. Beliau mengatakan bahwa untuk menghadapi gerakan komunis, para mahasiswa agar tidak bergerak sendiri-sendiri tetapi terpadu dalam satu kesatuan aksi. Dan menganjurkan kepada mahasiswa agar membentuk Gerakan Mahasiswa yang terpadu dengan nama “ Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia” (KAMI). Sejak saat itulah terbentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang kemudian diikuti oleh munculnya berbagai kesatuan aksi lainnya. Kesatuan-kesatuan aksi ini tergabung dalam Badan Koordinasi Kesatuan Aksi. Pada tanggal 31 Desember 1965 BKKA dan Fron Pancasila menandatangani naskah deklarasi mendukung pancasila, yang bertujuan menggalang persatuan antara rakyat dan ABRI sebagai Dwi Tunggal dalam mengamalkan ideologi pancasila secara murni serta menolak usaha pembelaan terhadap Gerakan 30 September dalam bentuk apapun.
  1. 3. Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)
Janji yang berulang kali diucapkan Presiden Soekarno untuk memberikkan penyelesaian politik yang adil terhadap pemberontakan G-30-S/PKI belum juga diwujudkan. Sementara itu, gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI kian keras dan bertambah luas. Situasi yang menjurus kearah konflik politik tersebut bertambah lagi dengan munculnya rasa tidak puas terhadap kesdaan ekonomi negara.
Dalam keadan serba tidaak puas dan tidak sabar, akhirnya tercetuslah Tri-Tuntutan hati Nurani Rakyat, atau lebih dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat, yang disingkat menjadi Tritura. Dengan dipelopori oleh KAMI dam KAPI, pada tanggal 12 Januari 1966 kesatuan-kesatuan aksi yang bergabung dalam fron Pancasila memenuhi halaman DPR GR dan mengajukan tiga buah tuntutan yang kemudian dikenal sebagai Tritura itu, yang isinya adalah :
  1. Pembubaran PKI;
  2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI; dan
  3. Penurunan harga dan perbaikan ekonomi.
3. KOMANDO PEMULIHAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
Sore hari tanggal 2 Oktober 1965 setelah berhasil mengiuasai kembali keaasaan kota Jakarta, Mayend Soeharto menemui Presiden di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut presiden memutuskan untuk secra langsung memegang tampuk PimpinanAngkatan Darat yang semenjak tanggak 1 Iktober 1965 untuk  sementara Mayjend Soeharto. Sebagai pelaksana harian presiden menunjuk Mayjend Pranoto Reksosamudro untuk  menyelenggarakan pemulihan keamanan dan ketertiban seperti sedia kala ditunjuk Mayjend Soeharto, panglima Kostrad.
Keputusan tersebut disiarkan oleh Presiden dalam Pidato melalui RRI Pusat dini hari pukul 01.30 tanggal 3 Oktober 1965. Pengangkatan Mayjend Soeharto sebagai panglima operasi pemulihan keamanan dan ketertiban serta pembentukan komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban (Kopkamtib) kemudian diatur dengan Kepres/Pangti ABRI/Koti Nomor 142/Koti/1965 tanggal 1 November 1965,  Nomor 162/Koti/1965/tgl 12 November 1965 dan Nomor 179/Koti/1965 tanggal 6 Desember 1965.
Tugas pokok Kopkamtib adalah memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat-akibat peristiwa Gerakan 30 September serta menegakkan kembali kewibawaan pemerintah pada umumnya dengan jalan operasi fisik,  militer dan mental. Dalam usaha penumpasan gerakan pemberontakan ini, di mana-mana ABRI mendapat bantuan dari rakyat dan bekerjasama dengan organisai-organisasi politik dan organisasi-organisasi massa yang setia kepada pancasila.
4. SURAT PERINTAH 11 MARET
Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto, menteri/pangad, yang pokoknya berisi perintah kepada Letjen Soeharto untuk atas nama presiden/Pangti ABRI/peminpim besar Revolusi, mengambil sega tindakan yang dianggap perlu guna terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kesetabilam pemerintahan.
Pemberian surat perintah tersebut merupakan pemberian kepercayaan dan sekaligus pemberian wewang kepda Letjend Soeharto untuk mengatasi keadaan yang waktu itu serba tidak menentu. Keluarnya Surat Perintah tersebut disambut dengan semangat yang menggelora oleh rakyat dan durat perintah tersebut sering disebut “Supersemar” (Surat Perintah 11 Maret). Berdasarkan kewenangan yang bersumber pada Supersemar, dengan menimbang masih adanya kegiatan sisa-sisa G30S/PKI serta memperhatikan hasil-hasil pengadilan dan keputusan Mahkamah militer Luar Biasa terhadap tokoh-tokoh G30S/PKI, pada tanggal 12 Maret 1966 Letjend Soeharto atas nama Presiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi menandatangani Surat Keputusan Prsiden/Pangti ABRI/Pemimpin Besar Revolusi/PBR. No 1/3/1966, yaitu pembubaran PKI dan organisasi-organisasi yang bernaungdan berlindung dibawahnya serta menyatakan sebagai organisasi terlarang di wilayah kekuasaan Negara RI.
5. PEMBUBARAN PKI
Berdasarkan wewenang yang bersumber pada Supersemar, Letjend Soeharto atas nama Presiden menetapkan pembubaran dan pelarangan PKI, termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang se azas/ berlindung/bernaung dibawahnya, keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden/Pangti ABRI/mandataris MPR/PBR no.1/3/1966 tanggal 12 maret 1966 dan merupakan tindakan pertama Letjen Soeharto sebagai pengemban perintah 11 Maret atau Supersemar.
Keputusan pembubaran dan pelarangan  PKI itu diamabil oleh pengemban Supersemar berdasarkan pertimbangan bahwa PKI telah nyata-nyata melakukan perbuatan kejahatan dan kekejaman. Bukan itu saja, tetapi telah dua kali pengkhianatan terhadap negara dan rakyat Indonesia yang sedanag berjuang.
Seluruh rakyat yang menjunjung tinggi landasan falsafah dan ideologi Pancasila waktu itu serentak menuntut dibubarkannya PKI. Oleh karena itu, keputusan pembubaran PKI itu disambut dengan gembira dan perasaan lega oleh seluruh rakyat Indonesia.
6. Isu Terkait Gerakan 30 September
Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, G-30S/PKI, Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh), Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia.
PKI merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.
Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/thumb/6/66/45tahunPKI.jpg/220px-45tahunPKI.jpg

Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun 1965
Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai memberikan 100.000 pucuk senjata chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan hasutan dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan nasionalis dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

Angkatan kelima

Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI.
Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara denga slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subjek karya-karya mereka.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah.
Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.
Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).
Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/f/f6/Pengangkatan_Jenazah_Lubang_Buaya.jpg

Pengangkatan Jenazah di Lubang Buaya
Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis".
Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM.
Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara. Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.

Isu sakitnya Bung Karno

Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut.
Tahunya Aidit akan jenis sakitnya Sukarno membuktikan bahwa hal tersebut sengaja dihembuskan PKI untuk memicu ketidakpastian di masyarakat.

Isu masalah tanah dan bagi hasil

Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UU Bagi Hasil) yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya.
Keributan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di propinsi-propinsi lain juga terjadi hal demikian, PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kyai-kyai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30 September 1965 (hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September tersebut).

Faktor Malaysia

Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini[1]. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.
Sejak demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur, di mana para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto Soekarno, membawa lambang negara Garuda Pancasila ke hadapan Tunku Abdul RahmanPerdana Menteri Malaysia saat itu—dan memaksanya untuk menginjak Garuda, amarah Soekarno terhadap Malaysia pun meledak.
Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injak lambang negara Indonesia[2] dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu. Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat A.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.
Posisi Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang[3]. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya.
Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di otobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya meng"ganyang Malaysia".
Soekarno adalah seorang individualis. Manusia jang tjongkak dengan suara-batin yang menjala-njala, manusia jang mengakui bahwa ia mentjintai dirinja sendiri tidak mungkin mendjadi satelit jang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun djuga. Dia tidak mungkin menjadi boneka.
Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan "ganyang Malaysia" yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis.
Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnyalah yang menghadapi keadaan yang buruk; mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB (20 Januari 1965).
Dari sebuah dokumen rahasia badan intelejen Amerika Serikat (CIA) yang baru dibuka yang bertanggalkan 13 Januari 1965 menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun ia juga menegaskan bahwa suatu waktu "giliran PKI akan tiba. "Soekarno berkata, "Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah kamu. ... Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang."[2]
Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari Divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal ini.

Faktor Amerika Serikat

Amerika Serikat pada waktu itu sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (uang saat itu) kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini.
Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat dalam hal ini tidak besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak memberikan hasil bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU/PNI.
Pandangan lain, terutama dari kalangan korban dari insiden ini, menyebutkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar dan setelah dekrit Supersemar Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik.

Faktor ekonomi

Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan "ganyang Malaysia" yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia.
Inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.
Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya.

Peristiwa

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/thumb/5/55/Lubang_Buaya.jpg/220px-Lubang_Buaya.jpg

Sumur Lubang Buaya
Pada 1 Oktober 1965 dini hari, enam jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol. Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut.

Isu Dewan Jenderal

Pada saat-saat yang genting sekitar bulan September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno dan berniat untuk menggulingkannya. Menanggapi isu ini, Soekarno disebut-sebut memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa mereka untuk diadili oleh Soekarno. Namun yang tidak diduga-duga, dalam operasi penangkapan jenderal-jenderal tersebut, terjadi tindakan beberapa oknum yang termakan emosi dan membunuh Letjen Ahmad Yani, Panjaitan, dan Harjono.

Isu Dokumen Gilchrist

Dokumen Gilchrist yang diambil dari nama duta besar Inggris untuk Indonesia Andrew Gilchrist beredar hampir bersamaan waktunya dengan isu Dewan Jenderal. Dokumen ini, yang oleh beberapa pihak disebut sebagai pemalsuan oleh intelejen Ceko di bawah pengawasan Jenderal Agayant dari KGB Rusia, menyebutkan adanya "Teman Tentara Lokal Kita" yang mengesankan bahwa perwira-perwira Angkatan Darat telah dibeli oleh pihak Barat[4]. Kedutaan Amerika Serikat juga dituduh memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada tentara untuk "ditindaklanjuti". Dinas intelejen Amerika Serikat mendapat data-data tersebut dari berbagai sumber, salah satunya seperti yang ditulis John Hughes, wartawan The Nation yang menulis buku "Indonesian Upheaval", yang dijadikan basis skenario film "The Year of Living Dangerously", ia sering menukar data-data apa yang ia kumpulkan untuk mendapatkan fasilitas teleks untuk mengirimkan berita.

Isu Keterlibatan Soeharto

Hingga saat ini tidak ada bukti keterlibatan/peran aktif Soeharto dalam aksi penculikan tersebut. Satu-satunya bukti yang bisa dielaborasi adalah pertemuan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad (pada zaman itu jabatan Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat tidak membawahi pasukan, berbeda dengan sekarang) dengan Kolonel Abdul Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.
Meski demikian, Suharto merupakan pihak yang paling diuntungkan dari peristiwa ini. Banyak penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional mengungkap keterlibatan Suharto dan CIA. Beberapa diantaranya adalah karya Benedict R.O'G. Anderson and Ruth T. McVey (Cornell University), Ralph McGehee (The Indonesian Massacres and the CIA), Government Printing Office of the US (Department of State, INR/IL Historical Files, Indonesia, 1963-1965. Secret; Priority; Roger Channel; Special Handling), John Roosa (Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia), Prof. Dr. W.F. Wertheim (Serpihan Sejarah Th65 yang Terlupakan).

Korban

Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah:

Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)
Jenderal TNI Abdul Harris Nasution yang menjadi sasaran utama, selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan beliau, Lettu CZI Pierre Andreas Tendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut.
Selain itu beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:
Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)
Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober.

Pasca kejadian

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Suharto_at_funeral.jpg/220px-Suharto_at_funeral.jpg




Pemakaman para pahlawan revolusi. Tampak Mayjen Soeharto di sebelah kanan
Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI mampu menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Jenderal” yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Diumumkan pula terbentuknya “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.
Di Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso (Komandan Korem 072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (Kepala Staf Korem 072/Yogyakarta). Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Pada tanggal 1 Oktober 1965 Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para "pemberontak" dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Udara Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan.
Pada tanggal 6 Oktober Sukarno mengimbau rakyat untuk menciptakan "persatuan nasional", yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya, dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung "pemimpin revolusi Indonesia" dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang di koran CPA bernama "Tribune".
Pada tanggal 12 Oktober 1965, pemimpin-pemimpin Uni-Soviet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno: "Kita dan rekan-rekan kita bergembira untuk mendengar bahwa kesehatan anda telah membaik...Kita mendengar dengan penuh minat tentang pidato anda di radio kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang dan menghindari kekacauan...Imbauan ini akan dimengerti secara mendalam."
Pada tanggal 16 Oktober 1965, Sukarno melantik Mayjen Suharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Berikut kutipan amanat presiden Sukarno kepada Suharto pada saat Suharto disumpah[5]:
Saya perintahkan kepada Jenderal Mayor Soeharto, sekarang Angkatan Darat pimpinannya saya berikan kepadamu, buatlah Angkatan Darat ini satu Angkatan dari pada Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata daripada Republik Indonesia yang sama sekali menjalankan Panca Azimat Revolusi, yang sama sekali berdiri di atas Trisakti, yang sama sekali berdiri di atas Nasakom, yang sama sekali berdiri di atas prinsip Berdikari, yang sama sekali berdiri atas prinsip Manipol-USDEK.
Manipol-USDEK telah ditentukan oleh lembaga kita yang tertinggi sebagai haluan negara Republik Indonesia. Dan oleh karena Manipol-USDEK ini adalah haluan daripada negara Republik Indonesia, maka dia harus dijunjung tinggi, dijalankan, dipupuk oleh semua kita. Oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian Negara. Hanya jikalau kita berdiri benar-benar di atas Panca Azimat ini, kita semuanya, maka barulah revousi kita bisa jaya.
Soeharto, sebagai panglima Angkatan Darat, dan sebagai Menteri dalam kabinetku, saya perintahkan engkau, kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Saya doakan Tuhan selalu beserta kita dan beserta engkau!
Dalam sebuah Konferensi Tiga Benua di Havana di bulan Februari 1966, perwakilan Uni-Sovyet berusaha dengan segala kemampuan mereka untuk menghindari pengutukan atas penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai PKI, yang sedang terjadi terhadap rakyat Indonesia. Pendirian mereka mendapatkan pujian dari rejim Suharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari, menyatakan "penghargaan penuh" atas usaha-usaha perwakilan-perwakilan dari Nepal, Mongolia, Uni-Sovyet dan negara-negara lain di Konperensi Solidaritas Negara-Negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, yang berhasil menetralisir usaha-usaha para kontra-revolusioner apa yang dinamakan pergerakan 30 September, dan para pemimpin dan pelindung mereka, untuk bercampur-tangan di dalam urusan dalam negeri Indonesia."

Penangkapan dan pembantaian

demo pembubaran PKI
Letkol Untung
demo pembubaran PKI 2
demo pembubaran PKI 3

Penangkapan Simpatisan PKI
Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI, atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah (bulan Oktober), Jawa Timur (bulan November) dan Bali (bulan Desember). Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis - perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang, sementara perkiraan lain menyebut dua sampai tiga juta orang. Namun diduga setidak-tidaknya satu juta orang menjadi korban dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta itu.
Dihasut dan dibantu oleh tentara, kelompok-kelompok pemuda dari organisasi-organisasi muslim sayap-kanan seperti barisan Ansor NU dan Tameng Marhaenis PNI melakukan pembunuhan-pembunuhan massal, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada laporan-laporan bahwa Sungai Brantas di dekat Surabaya menjadi penuh mayat-mayat sampai di tempat-tempat tertentu sungai itu "terbendung mayat".
Pada akhir 1965, antara 500.000 dan satu juta anggota-anggota dan pendukung-pendukung PKI telah menjadi korban pembunuhan dan ratusan ribu lainnya dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi, tanpa adanya perlawanan sama sekali. Sewaktu regu-regu militer yang didukung dana CIA [1] menangkapi semua anggota dan pendukung PKI yang terketahui dan melakukan pembantaian keji terhadap mereka, majalah "Time" memberitakan:
"Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatera Utara, di mana udara yang lembap membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita kepada kita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius."
Di pulau Bali, yang sebelum itu dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit 35.000 orang menjadi korban di permulaan 1966. Di sana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita tentang mayat-mayat di pinggir jalan atau dibuang ke dalam galian-galian dan tentang desa-desa yang separuh dibakar di mana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus.
Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar pemburuan-pemburuan rasialis "anti-Tionghoa" terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.
Paling sedikit 250,000 orang pekerja dan petani dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi. Diperkirakan sekitar 110,000 orang masih dipenjarakan sebagai tahanan politik pada akhir 1969. Eksekusi-eksekusi masih dilakukan sampai sekarang, termasuk belasan orang sejak tahun 1980-an. Empat tapol, Johannes Surono Hadiwiyino, Safar Suryanto, Simon Petrus Sulaeman dan Nobertus Rohayan, dihukum mati hampir 25 tahun sejak kudeta itu.

Supersemar

Lima bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Ia memerintah Suharto untuk mengambil "langkah-langkah yang sesuai" untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Sukarno dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.
Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Sukarno-Suharto. Aidit, yang telah melarikan diri, ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November, tetapi pekerjaannya diteruskan oleh Sekretaris Kedua PKI Nyoto.

Pertemuan Jenewa, Swiss

Menyusul peralihan tampuk kekuasaan ke tangan Suharto, diselenggarakan pertemuan antara para ekonom orde baru dengan para CEO korporasi multinasional di Swiss, pada bulan Nopember 1967. Korporasi multinasional diantaranya diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, dan Chase Manhattan. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar.
Hal ini didokumentasikan oleh Jhon Pilger dalam film The New Rulers of World (tersedia di situs video google) yang menggambarkan bagaimana kekayaan alam Indonesia dibagi-bagi bagaikan rampasan perang oleh perusahaan asing pasca jatuhnya Soekarno. Freeport mendapat emas di Papua Barat, Caltex mendapatkan ladang minyak di Riau, Mobil Oil mendapatkan ladang gas di Natuna, perusahaan lain mendapat hutan tropis. Kebijakan ekonomi pro liberal sejak saat itu diterapkan.

Peringatan


Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya
Sesudah kejadian tersebut, 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September. Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Pada masa pemerintahan Soeharto, biasanya sebuah film mengenai kejadian tersebut juga ditayangkan di seluruh stasiun televisi di Indonesia setiap tahun pada tanggal 30 September. Selain itu pada masa Soeharto biasanya dilakukan upacara bendera di Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan tabur bunga di makam para pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Namun sejak era Reformasi bergulir, film itu sudah tidak ditayangkan lagi dan hanya tradisi tabur bunga yang dilanjutkan.
Pada 29 September - 4 Oktober 2006, diadakan rangkaian acara peringatan untuk mengenang peristiwa pembunuhan terhadap ratusan ribu hingga jutaan jiwa di berbagai pelosok Indonesia. Acara yang bertajuk "Pekan Seni Budaya dalam rangka memperingati 40 tahun tragedi kemanusiaan 1965" ini berlangsung di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok. Selain civitas academica Universitas Indonesia, acara itu juga dihadiri para korban tragedi kemanusiaan 1965, antara lain Setiadi, Murad Aidit, Haryo Sasongko, dan Putmainah.
Berikut adalah daftar tokoh penting di Indonesia yang hilang, terbunuh atau dihukum mati pada masa pembersihan komunis di Indonesia paska Gerakan 30 September 1965.

 
BAB V
KESIMPULAN
Akhir dari Orde Lama, di tandai oleh tragedi nasional yang biasa disebut Gerakan 30 September, yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI ). Hal ini merupakan usaha mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan ideologi komunis. Inilah bahaya terbesar bagi Pancasila dan UUD 1945 yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia.
Hari Kamis, 30 September malam 1965, PKI telah siap melakukan pemberontakan dengan pangkalan di Lubang Buaya, termasuk daerah pangkalan Halim Perdana Kusumah. Gerakan tersebut dipelopori oleh pasukan Pasopati di bawah pimpinan Lettu Dul Arief dan pasukan yang memakai seragam Resimen Cakrabirawa Pengawal Istana, yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo. Mereka bergerak hari Jumat, 1 Oktober 1965, pukul 03.00 dini hari memasuki Ibukota dengan sasaran : (a) menculik dan membunuh beberapa perwira tinggi TNI-AD, dan (b) menduduki tempat vital, seperti studio Radio Republik Indonesia, pusat telekomunikasi, dan Istana Merdeka.
Sasaran yang menjadi korban adalah Letnan Jendral Ahmad Yani (Menteri/Panglima AD), Mayor Jendral haryono (Deputy Khusus) dibunuh di rumah kediaman kemudian dibawa ke Lubang Buaya. Lettu Piere Andreas Tendean (Ajudan menko Hankam KASAB Jenderal A.H. Nasution), Mayor Jenderal Suprapto (Deputy Pembinaan), Mayor Jenderal S. Parman (Asisten I), brigjen D.I. Panjaitan ( Asisten IV), Brigjen Sutoyo Siswomiharjo ( Inspektur Kehakiman), diculik dan dibawa ke Lubang Buaya, disiksa dan dibunuh, dimasukkan sumur kering. Peristiwa  sadis tersebut selesai pukul 06.30 pagi. Dalam usaha penculikan itu Jenderal Nasution dapat menyelamatkan diri, tetapi Ade Irma Suryani, puterinya yang masih kecil, menjadi korban membentengi ayahnya..
Dalam penyiksaan di Lubang Buaya tersebut, disaksikan oleh Sukitman  (seorang anggota Poltas) yang lepas dari tawanan pemberontak. Selanjutnya Sukitman berjasa sebagai informan dalam pencarian para korban oleh pasukan yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto.
Tanggal 2 Oktober 1965 , saat menjelang subuh, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), dibantu Batayon 328 Kujang Siliwangi, berhasil merebut Pangkalan Halim Perdana Kusumah, basis G30S/PKI. Letkol Untung Sutopo dan Dipo Nusantara Aidit (Pimpinan Sentral Komite Partai Komunis Indonesia atau CCPKI) berhasil lolos dan melarikan diri.
Tanggal 4 Oktober 1965, dilakukan pengambilan jenazah para perwira Tinggi AD oleh anggota RPKAD dan KKO AL, dipimpin oleh Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto. Pada hari berikutnya, para Perwira Tinggi AD dan Seorang Perwira pertama korban penculikan G30S/PKI tersebut dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi dengan Surat Keputusan No. III/KOTI/1965 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata Jakarta.
Bagaimanapun, Pancasila dan UUD 1945 pulalah yang sebenarnya berhasil untuk menggagalkan G30S/PKI dan menghancurkannnya. Hal itu artinya, bahwa G30S/PKI tersebut dapat digagalkan oleh kekuatan rakyat yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila yang pernah menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya perpecahan bangsa menjelang Proklamasi Kemerdekaan, saat ini kembali jiwa dan semangatnya berkobar dengan seindah-indahnya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari pengkhianatan G30S/PKI. Itulah makna dari tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Yang sakti bukan Pancasila sebagai rumusan yuridis formal, melainkan nilai-nilainya yang dipahami, dihayati, dan diamalkan secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kegagalan G30S/PKI berarti berakhirnya masa pemerintahan Orde Lama, dan tangggal 1 Oktober 1965 menjadi awal proses peralihan dari masa pemerintahan Orde lama ke Orde Baru, yaitu orde atau tatanan yang secara murni dan konsekuen. Murni berarti sesuai dengan hakikat makna masing-masing sila dari Pancasila, tanpa rekayasa dan jauh dari pemaksaan; konsekuen berarti tulus dan bertanggung jawab. Mulainya Orde Baru ditengarai dengan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar) dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu demi keamanan bangsa dan negara. Berdasar pada Supersemar tersebut, tanggal 12 Maret 1966 Soeharto membubarkan PKI dengan segenap Ormas (Organisasi Massa) dan Orpol (Organisasi Politik)-nya.


DAFTAR PUSTAKA
­­­­­­­­­­­­­­­­____________.1994.Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia.Jakarta: Sekretarit Negara RI.
____________.1981.30 Tahun Indonrsia Merdeka.Jakarta:Sekretariat Kementrian Negara RI.
Gottschalk, louis.1975.Mengerti Sejarah.terjemahan Nugroho Notosusanto.Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
Ismaun. Helius Sjamsuddin. 1996. Pengantar Ilmu Sejarah.Jakarta: Depdikbud Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
Kaswati, anggar.1998.Metodologi sejarah dan Historiografi.Yogyakarta: Beta Offset Yogyakarta.
Soegeng, A.Y.2002.Memahami Sejarah Indonesia (Materi Pendidikan Pancasila).Salatiga:Widya Sari Press.
Suwanto,dkk.1997.Sejarah Nasional dan Umum.Semarang:Aneka Ilmu.
Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaam dan Pengembaan Bahasa. 1993.Kamus Besar Bagasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka.

[1] Organisasi-organisasi yang dibentuk sebagai pelaksanaan strategi PKI dalam usahanya memperluasa anggota dan simpatisannya
[2] Golongan menengah dalam masyarakat yang menentang PKI
[3] Golongan usahawan kecil
[4] Undang-Undang keamanan bersama (AS 1951). Berdasarkan MSA, Amerika Serikat akan memberikan bantuan ekonomi, teknik dan pertahanan kepada suatu  negara dalam rangka memperkuat keamanan AS dan keamanan dunia bebas dalam rangka perang dingin. Jika suatu negara setuju untuk menerima bantuan berdasarkan program MSA, negara dapat memilih pasal 511(a) untuk bantuan pertahanan, atau pasal 511 (b) untuk bantuan ekonomi dan teknik. Pada bulan Januari 1952 Menteri Luar Negeri Soebardjo (kabinet Sukiman) menerima tawaran dari Dubes AS, Merle H. Cochran, mengenai masalah bantuan kepada bangsa Indonesia berdasarkan MSA, yang karena ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan perlengakapan senjata. Menlu Soebardjo dinilai oleh DPR telah melanggar prinsip politik bebas aktif, mendapat mosi tidak percaya, akibatnya kebinet Sukiman bubar pada bulan April 1951.
[5] Ideologi otoriter yang memuja superioritas nasional. Anti Komunisme dan Liberalisme
[6] Jiwa dan pelaksanaan kebualatan tekad Soekarno-Hatta dalam memimpin negara pada masa revolusi kemerdekaan
[7] Berasal dari pidato Presiden pada HUT  RI tanggal 17 agustus 1959 berjudul “penemuan kembali revolusi Kita”, yang disistematisasi oleh DPA sementara menjadi manipol dan diusulkan menjadi GBHN, penetapannya dilakukan dengan Penpres no 1 tahun 1960 kemudian dikukuhkan oleh MPRS dengan ketetapan Nomor 1/MPRS/1960, 19 November 1960. Intisari Manipol adalah UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia
[8]Thesis PKI tentang revolusi indonesia, hasil sidang pleno V CC PKI 1957. Panca Azimat Revolusi, lima azas yang harus dipedomani untuk melaksanakan Revolusi Indonesia yaitu Nasakom, Pancasila, Manipol-Usdek, Trisakti Tavip, Berdiri di atas kaki sendiri (berdikari)
[9] Organisasi massa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 13 Tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959, dengan tujuan menyelesaikan revolusi nasional, pembangunan semesta dan mengembalikan Irian Barat kedalam wilayah kekuasaan NKRI. Tugas FN adalah menghimpun dan mempersatukan kekuatan revolusioner dalam masyarakat yang bekerja atas dasar Demokrasi Terpimpin. PKI berusaha mendominasi FN karena merupakan forum perjuangan yang memenuhi selera PKI dalam rangka Penggerakan aksi massa
[10] Gerakan PKI dalam rangka mendukung Manifesto Politik (Manipol)
[11] Gerakan memperhebat dan mengobarkan aksi-aksi massa untuk memberantas lawan-lawan PKI
[12] Penggantian
[13] Pengikut Leon Trotsky, sebutan PKI terhadap tokoh-tokoh Partai Murba.
[14] Penjajahan bentuk baru yang  menjadi musuh revolusi Indonesia, sesuai dengan pemahaman Demokrasi terpimpin.
[15] Organisasi tani yang didirikan pada tahun 1946 kemudian bernaung dibawah PKI. Pada 1964-1965 BTI adalah ujung tombak dari aksi-aksi sepihak, denagn dalih melaksanakan UUPA (landreform) dan UUPBH (bagi hail).
[16] Orang yang tidak disukai oleh masyarakat atau lingkungan tempat dia bekerja atau melaksanakkan tugas
[17] Istilah untuk kaum Komunis
[18] Surat yang diterima oleh Waperdam I ketua BPI Dr. Soebandrio dari pengirim yang tidak dikenal. Surat itu berisi seolah-olah TNI-AD mengadakan kerjasama dengan pihak inggris, yang pada saat itu (1965) dikategorikan sebagai musuh (nekolim).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar